Selasa, 27 September 2022
01 Rabi'ul Awwal 1444

Banyak Kejanggalan, Politisi Senior Demokrat Setuju Pansus Kereta Cepat China

Senin, 08 Agu 2022 - 19:29 WIB
Banyak Kejanggalan, Politisi Senior Demokrat Setuju Pansus Kereta Cepat
Wakil Ketua MPR asal Partai Demokrat, Syarief Hasan dorong pembentukan pansus kereta cepat China.

Sengkarut proyek kereta cepat China yang biayanya bengkak US$1,9 miliar menjadi US$8 miliar, mendorong Fraksi Demokrat di DPR bentuk panitia khusus (pansus).

Naga-naganya, Demokrat bakal duet dengan PKS yang lebih dulu menggulirkan pembentukan pansus kereta cepat China. Seperti disampaikan Wakil Ketua MPR asal Partai Demokrat, Syarief Hasan yang antusias dengan gagasan pansus kereta cepat.

Menurut pendiri Partai Demokrat ini, pansus kereta cepat China bertujuan mulia. Agar permasalahan yang terjadi dalam proyek kebanggaan Presiden Jokowi itu, bisa diungkap dengan terang benderang. Apalagi, sejak awal, banyak masalah yang mendera pembangunan kereta cepat buatan China dengan rute Jakarta-Bandung itu.

“Kita dukung (pansus kereta cepat). Agar clear bagi rakyat, itu sangat baik,” ungkap mantan Menteri Koperasi dan UKM era SBY ketika dihubungi Inilah.com, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Baca juga
Proyek IKN dan Kereta Cepat China Jalan Terus di Tengah Penderitaan Rakyat

Akar masalah kereta cepat berawal dari keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Presiden Jokowi pada 6 Oktober 2021. Beleid anyar ini menggantikan Perpres 107 Tahun 2015.

Salah satu pasal yang dirombak Jokowi adalah Pasal 4 soal pendanaan. “Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal,” demikian bunyi Pasal 4 ayat 2 pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Pasal tersebut meniadakan pasal 4 ayat 2 dalam Perpres 107/2015 yang berbunyi: “Pelaksanaan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN, serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.”

Sejak itulah, biaya kereta cepat China tidak lagi berskema business to business (B to B). Duit APBN sah digunakan untuk membiayai proyek tersebut.

Baca juga
Demokrat Usung Ketum Jadi Bagian Capres-Cawapres

Aliran dana dari APBN bisa masuk melalui program Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang menggarap proyek tersebut. Atau APBN menjamin pembiayaan kepada pimpinan konsorsium. Artinya, ketika konsorsium bisa mengajukan utang yang dijamin APBN.

Masih menurut Perpres 93, PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) ditunjuk dengan lead atau pimpinan konsorsium, menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Dalam perkembangannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun hingga US$1,9 miliar atau setara Rp27 triliun, menjadi US$8 miliar atau setara Rp114 triliun.

Selain itu, target operasional kereta cepat China ini, berubah-ubah. Awalnya ditargetkan rampung 2019, molor menjadi 2022. Kemudian molor lagi ke Juni 2023.

Baca juga
Tak Dapat Rp100 Juta, Loyalis Moeldoko Kembali ke Kubu AHY

Studi World Bank membeberkan biaya pembangunan kereta cepat di dunia. Ternyata, kereta cepat China yang ‘diproyekkan’ di Indonesia, harganya cukup wah.

Menurut Bank Dunia, biaya pembangunan kereta cepat di China sebesar US$17-21 juta/km; Eropa US$25-39 juta/km; dan California US$56 juta/km.

Sedangkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer, biaya awal sebelum bengkak $42,6 juta/km. Setelah bengkak menjadi US$8 miliar, melejit $56,8 juta/km. Lebih mahal ketimbang California.

Tinggalkan Komentar