Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Batasi Ekspor CPO, Samade Sebut Mendag Lutfi Miskinkan Petani Sawit

Batasi Ekspor CPO, Samade Sebut Mendag Lutfi Miskinkan Petani Sawit

Petani punya sawit merana, sementara pemerintah yang dapat nama. Pembatasan ekspor CPO bukti pemerintah tak mengerti sawit dan menyulitkan petaninya.

Itulah beberapa kritikan yang disampaikan para petani sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Jumat (28/1/2022). Intinya, pembatasan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan olein, serta pematokan harga jual CPO sebesar Rp9.300/kg di pasar domestik yang disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhamad Lutfi, Kamis (27/1/2022), jelas tidak pro petani.

“Pemerintah tidak mengerti kalau dalam industri perkebunan sawit, 40% stakeholder-nya adalah para petani sawit swadaya. Kebijakan pemerintah sangat menekan harga TBS produksi petani swadaya,” kata Tolen Ketaren, Ketua Umum DPP Samade.

Baca juga
Lapangan Banteng Optimis Ekonomi Akhir 2021 Tembus 5,1 Persen

“Lain halnya jika kebijakan pembatasan ekspor diberlakukan untuk komoditas batubara yang stakeholder-nya 100 persen, adalah pengusaha dan punya banyak unit bisnis,” imbuh Tolen.

Tolen benar-benar mencemaskan dampak pembatasan ekspor serta pembatasan harga CPO. Kebijakan yang disampaikan Mendag Lutfi itu, tentu saja dijadikan acuan Dinas Perkebunan di provinsi. Di mana, patokan harga CPO sebesar Rp9300/kg, justru menurunkan harga tandan buah segar (TBS). “Alamat ributlah petani sawit semua. Kalau harga CPO atau Olein dipatok begitu maka harga TBS petani pasti ditekan abis,” kata Tolen.

Hendri Cen, pengurus DPP Samade menilai, kebijakan yang ditelorkan Mendag Lutfi, merupakan bentuk pemaksaan pemerintah kepada pengusaha sawit, agar mau menjual rugi produksi turunan sawitnya. “Pengusaha dipaksa jual rugi kira-kira apa ada yang mau yah? CPO dia beli, dia produksi, tapi dipaksa jual lebih murah oleh pemerintah,” kata Hendri.

Baca juga
Jokowi dan Para Menteri Masuk 110 Tokoh Sawit Indonesia, Minus Siti Nurbaya

Ia heran melihat sikap Kemendag yang tak mempertimbangkan beban yang ditanggung pengusaha sawit. Semisal, beban pajak dan gaji pekerja di perusahaan sawit. Ujung-ujungnya bisa menekan harga TBS yang merugikan petani sawit. “Dia (Mendag M Lutfi -red) kira CPO itu tinggal diciduk seperti nguras sumur lalu tinggal kurangi keuntungan. Gak tau dia bagaimana rasanya melihat air mata petani,” sindir Hendri.

Ia memprediksi, mulai Sabtu (29/1/2022) akan terjadi penurunan harga TBS minimal Rp200 sampai Rp300 per kg. Alhasil, petani sawit siap-siap menanggung rugi. “Tinggal tunggu SMS saja dari pihak PKS (Perusahaan Kelapa Sawit,” pungkas Hendri.

Tinggalkan Komentar