Senin, 06 Februari 2023
15 Rajab 1444

Bea Cukai Berikan Izin Pusat Logistik Berikat untuk Industri Supercar

Rabu, 14 Sep 2022 - 17:01 WIB
Bea Cukai
Dokumentasi Bea Cukai

Bea Cukai terus berupaya memberikan asistensi dan mendorong industri dalam negeri untuk dapat mengembangkan usahanya melalui berbagai fasilitas, baik fasilitas fiskal maupun prosedural.

Hal ini diwujudkan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta dengan memberikan izin pusat logistik berikat (PLB) barang jadi non-minuman mengandung etil alkohol (MMEA) kepada PT Forza Supercars.

PT Forza Supercars merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif khususnya di sektor supercar. Saat memaparkan proses bisnis dan IT inventory perusahaan, yang menjadi syarat pengajuan izin fasilitas, Direktur PT Forza Supercars, Yudhistira Putra mengatakan bahwa fasilitas PLB diharapkan dapat mengurangi transaksi ilegal perdagangan otomotif dan mengembangkan industri otomotif dalam negeri.

Baca juga
Bea Cukai Wujudkan Implementasi Penataan NLE di Tiga Daerah

“Melalui fasilitas ini kami juga berharap dapat ikut andil dalam menambah nilai ekonomi dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan devisa negara,” ujarnya.

Harapan serupa juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi. Menurutnya, pemberian izin fasilitas PLB diharapkan dapat mengurangi biaya logistik, mendukung pertumbuhan industri domestik, serta sebagai upaya perbaikan sistem logistik nasional.

“Hal ini juga sebagai wujud dari dukungan Bea Cukai terhadap program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN). Kami harap penerima fasilitas kepabeanan dapat memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan, serta menjaga kewajibannya terhadap aturan-aturan kepabeanan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Baca juga
Bea Cukai Marunda Asistensi Ekspor Produk

PLB sendiri merupakan gudang multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan fasilitas perpajakan, kepabeanan, serta fleksibilitas operasional lainnya. PLB memiliki manfaat di antaranya berupa penangguhan bea masuk, penangguhan pajak, penagguhan izin impor, kepemilikan barang yang fleksibel, jangka waktu timbun barang yang fleksibel (tiga tahun atau lebih), serta asal dan tujuan barang yang fleksibel (impor, lokal, dan ekspor).

Tinggalkan Komentar