Bea Cukai Optimalkan Peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Bea Cukai Optimalkan Peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - inilah.com

Bea Cukai
bersinergi dengan pemerintah daerah berupaya memaksimalkan pemanfaatan dana
bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) melalui berbagai peruntukan sesuai
dengan kondisi tiap daerah, mulai dari sosialisasi dan kampanye gempur rokok
ilegal hinggan pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT).

Kepala
Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Tubagus Firman Hermansjah
menyebutkan, beberapa Kantor Bea Cukai yang kali ini melakukan optimalisasi
pemanfaatan DBHCHT diantaranya Bea Cukai Madura, Bea Cukai Jatim I, Bea Cukai
Meulaboh, Bea Cukai Magelang, Bea Cukai Pasuruan, dan Bea Cukai Makassar.
“Kegiatan rutin ini merupakan salah satu program dalam menyukseskan gempur
rokok ilegal dengan menggandeng Pemda setempat untuk dapat mengoptimalkan
DBHCHT dengan maksimal,” jelas Firman.

Pembangunan
KIHT merupakan salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh Bea Cukai
Madura dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memberantas rokok ilegal. Hal
serupa dilakukan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Padmoyo Tri Wikanto
bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan, serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Firman
menjelaskan, dengan adanya KIHT, selain langsung diawasi oleh Bea Cukai juga
akan diberikan fasilitas berupa penundaan pembayaran cukai dan diharapkan
dengan terwujudnya KIHT, cita-cita dari PMK 206 tahun 2020 dimana terminologi pembentukan
KIHT dapat terwujud.

“Pembangunan
KIHT ini, selain sebagai bentuk preventif memberantas rokok ilegal, juga
diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Adapun
pembangunan KIHT ini merupakan salah satu pemanfaatan DBHCHT,” ungkap Firman.

Selain itu,
optimalisasi DBHCHT sebagian besar juga digunakan Pemda dalam melancarkan
kampanye gempur rokok ilegal. Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh bersama Bea Cukai
Meulaboh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Satpol PP dan WH Aceh
menggelar kegiatan workshop dan operasi pasar gabungan bersama di Kabupaten Aceh
Barat Daya, sebagai bentuk sinergi instansi pemerintah dalam pengawasan dan
pemberantasan peredaran rokok ilegal sekaligus memperkuat wawasan masyarakat
khususnya penegak hukum tentang penerimaan pajak rokok yang bermanfaat bagi
stimulus pertumbuhan di masing-masing wilayah.

Bentuk
kampanye lainnya dilakukan Bea Cukai Magelang dengan Pemerintah Kabupaten
Magelang melakukan pemasangan baliho ‘Gempur Rokok Ilegal’ yang memuat foto
Kepala Kantor Bea Cukai Magelang dan Bupati Magelang di 10 lokasi. “Hal ini
menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk terus berupaya
dan ikut berkontribusi dalam memerangi peredaran rokok ilegal dengan
mengampanyekan program gempur rokok ilegal kepada masyarakat,” jelas Firman.

Kemudian,
Bea Cukai Pasuruan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota Pasuruan
juga memaksimalkan alokasi DBHCHT di bidang penegakan hukum dengan menggelar
sosialisasi kepada masyarakat. “Sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan
salah satu program di bidang penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang
berlaku,” ujar Firman.

Kegiatan
sosialisasi DBHCHT juga digelar Bea Cukai Makassar bersama Pemerintah Kabupaten
Pangkep di beberapa lokasi, memberi edukasi kepada masyarakat terkait
pemanfaatan DBHCHT khususnya di bidang kesehatan. [adv]

Baca juga  Wong Cilik Hingga Artis Jadi Korban Mafia Tanah, Jokowi Perlu Evaluasi Bos BPN
MicrosoftInternetExplorer4

Tinggalkan Komentar