Beda Anies dan Prasetio Saat Penuhi Panggilan KPK

Beda Anies dan Prasetio Saat Penuhi Panggilan KPK - inilah.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (21/9/2021) pagi.

Anies tiba sekitar pukul 10.05 WIB. Dengan seragam dinas, Anies tampak menebar senyum begitu turun dari mobilnya. Sambil melambai tangan, Anies menghampiri puluhan awak media yang sudah standby menunggu.

“Pada pagi hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang memenuhi panggilan,” kata Anies kepada wartawan.

Anies memastikan akan memberikan semua informasi terkait kasus yang terjadi di Jakarta yang menyeret anak buahnya.

“Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan semoga itu bermanfaat bagi KPK,” ungkapnya.

Baca juga  BPOM: Empat Vaksin COVID-19 Berpeluang Besar Diproduksi di Indonesia Tahun Depan

Setelahnya, Anies menuju pintu masuk Gedung KPK guna bertemu penyidik.

Sekitar 10 menit sebelum Anies, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga memenuhi panggilan KPK.

Pras, sapaanya, hendak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Tanah Munjul, Jakarta Timur.

Namun beda dengan Anies, Pras memilih bungkam menghadapi pertanyaan wartawan. Sambil menggenggam map berwarna merah, Politisi PDIP ini langsung nyelonong masuk ke Gedung KPK.

Dalam kasus ini,  KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. Lembaga Antikorupsi juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi kasus ini.

Baca juga  KPK Akan Tindak Lanjuti Laporan Soal Bisnis PCR

Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek untuk mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mencarikan lahan yang bisa dijadikan bank tanah.

Setelah kesepakatan rekanan itu Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di bilangan Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.

Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar ke Anja. Duit itu merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.

Baca juga  Motif Peretas Jebol Databases Polri Diduga Bentuk Ekspresi Politik dan Protes

Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek.

Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian apprasial dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan yang berlaku. Lalu, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun secara tanggal mundur. Terakhir, adanya kesepakatan harga awal yang dilakukan Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dikakukan.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Tinggalkan Komentar