Beda dengan Jokowi, PM Malaysia Berani Batalkan Proyek Kereta Cepat Meski Bayar Ganti Rugi

Beda dengan Jokowi, PM Malaysia Berani Batalkan Proyek Kereta Cepat Meski Bayar Ganti Rugi - inilah.com
(ist)

Berbeda dengan Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berani mengambil resiko menanggung kerugian pembatalan proyek kereta cepat di negaranya.

Sama seperti Indonesia yang telah membangun infrastuktur kereta cepat, Malaysia memberanikan diri membayar ganti rugi ke Singapura selaku mitra dalam proyek Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail (HSR).

Malaysia dilaporkan harus membayar biaya kompensasi sebesar Rp1,1 triliun ke Singapura akibat pembatalan itu.

Dalam pernyataannya bersama, PM Malaysia Muhyiddin Yassin dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyatakan proyek tersebut dibatalkan karena pandemi COVID-19. 

“Terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Malaysia, pemerintah Malaysia telah mengajukan beberapa perubahan pada proyek HSR,” kata Muhyiddin Yassin dikutip dari Channelnewsasia, Rabu (13/10/2021).  

Meski gagal melanjutkan kerja sama, namun kedua negara tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik, bekerja sama dengan erat di berbagai sektor, termasuk memperkuat konektivitas antar-kedua negara.

Baca juga  Bea Cukai Lakukan Operasi Pasar di 3 wilayah

Proyek HSR dibuat pada masa kepemimpinan Najib Razak. HRS merupakan proyek kereta cepat yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan Jurong di Singapura. Proyek HRS tersebut membutuhkan investasi sebesar US$25 miliar atau sekitar Rp352,89 triliun. 

Proyek tersebut bermula dari inisiasi kedua negara untuk mengembangkan kawasan yang dilalui proyek HSR. Total panjang lintasan rel kereta cepat dari Kuala Lumpur hingga Jurong mencapai 218 mil atau 350 kilometer.

Dengan adanya kereta cepat, waktu tempuh dari Kuala Lumpur hingga ke Singapura yang sebelumnya 4 jam perjalanan darat bisa dipangkas hanya menjadi sekitar 90 menit atau 1.5 jam.

Proyek kereta cepat HSR ini sebelumnya diprediksi akan beroperasi pada tahun 2026. Proyek HSR juga sempat jadi polemik di Malaysia. Perdana Menteri Mahathir Mohamad pernah ingin membatalkan kesepakatan HSR karena kondisi keuangan Malaysia yang memburuk dan utang yang tinggi. 

Baca juga  COVID-19 Melonjak, China Batalkan Ratusan Penerbangan

Pemerintah Malaysia masih terbebani pembayaran utang sebesar lebih dari 1 triliun ringgit atau sekitar US$249 miliar. Malaysia juga harus membayar biaya 110 miliar ringgit untuk membiayai proyek HSR. 

Biaya yang harus dikeluarkan Malaysia lebih besar karena lebih banyak lintasan kereta cepat berada di negaranya. Sementara keuntungan untuk Malaysia dinilai kurang sepadan. 

Berbeda dengan Malaysia, Indonesia memilih untuk melanjutkan proyek kereta cepat menggunakan APBN senilai Rp4,1 triliun. Meski telah disetujui DPR melalui penyertaan modal negara (PMN), namun sebelum mengucurkan anggaran itu, DPR meminta dilakukan audit investigasi terlebih dahulu.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu merupakan kerjasama Indonesia dengan China. Indonesia menugaskan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Jasa Marga (Persero), dan PT KAI (Persero). 

Baca juga  Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Yang Tidak Cepat Rampungnya

Keempat BUMN ini membentuk perusahaan patungan bersama konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd yang terdiri dari China Railway International Co Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. Gabungan dua korsorsium ini diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

Anggaran proyek ini juga mengalami pembengkakan dari Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun atau sebesar Rp27,74 triliun.

Tinggalkan Komentar