Jumat, 02 Desember 2022
08 Jumadil Awwal 1444

Belajar dari Kasus Sambo, Komnas HAM Minta Kapolri Susun Sistem Cegah Kekerasan

Senin, 12 Sep 2022 - 13:47 WIB
Putri Candrawathi Ikut Tembak Brigadir J, Ini Jawaban Komnas HAM
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9/2022). (Foto: Antara).

Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) menyampaikan lima rekomendasi kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Salah satu rekomendasi yaitu meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala. Hal ini terkait penanganan kasus kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya.

“Sekarang kita alami anggota Polri, bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan. Maka perlu menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan,” kata Taufan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Baca juga
Citra Polri Merosot, Kapolri Harus Sesuai Perintah Jokowi

Selanjutnya, Taufan juga mengemukakan perlunya pengawasan atau adit kinerja dan kultur kerja di Polri. Rekomendasi ini juga bertujuan mencegah penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran HAM lainnya.

“Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus (Ferdy Sambo). Tapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini. Terutama dalam lima tahun periode di bawah pimpinan kami,” kata Taufan

Lebih lanjut, dia juga meminta upaya pengawasan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Langkah ini berlangsung melalui koordinasi dengan Komnas HAM.

“Keempat, mempercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak,” lanjut Taufan.

Terakhir, Komnas HAM mendorong infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca juga
Ketua Dewan SDA Jabatan Ke-8 Luhut, Potret Absurd Rezim Jokowi

“Kami berharap pemerintah Republik Indonesia memastikan penyiapan infrastruktur dan peraturan pelaksanaan UU TPKS yang merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak aktivis manusia, terutama aktivis perempuan,” tegas Taufan.

 

Tinggalkan Komentar