Belum Ganti Tahun, Sri Mulyani Sudah Ancang-ancang Tarik Utang Baru Hampir Rp1.000 Triliun

Srimulyani3 - inilah.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Meski banyak kritikan dari analis atau ekonom, serta dua peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait utang, pemerintahan Jokowi tak menggubris. Tahun depan sudah ada rencana menarik utang jumbo.

Ya, betul. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah komando Sri Mulyani, sudah ancang-ancang menarik utang hampir seribu triliun, tepatnya Rp973,6 triliun. Utang ini tujuannya apalagi kalau bukan untuk menambal APBN. Agar defisit tidak melebar dalam APBN 2022.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir menjelaskan, sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN 2022 akan ditutupi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Baca juga  Jurus Cuan Saham dalam Kondisi Kepanikan

“Melalui utang Rp973,6 triliun, artinya bahwa selama tahun 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang melalui SBN atau pelaksanaan pinjaman dengan target net Rp973,6 triliun,” kata Riko dalam media briefing virtual, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Pemerintah merencanakan pembiayaan utang senilai Rp868 triliun, dengan sumber pembiayaan sekitar 80-82% dari dalam negeri dan 18-20% dari valuta asing, melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).

Penawaran SBN bruto dilakukan melalui lelang maupun non lelang, dengan porsi Surat Utang Negara (SUN) 69%-72% dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk negara sebesar 28%-31%.

Riko berharap, rasio utang tahun depan lebih kecil dari perkiraan sebesar yakni sebesar 43,1% dari PDB. Karena tahun depan pemerintah akan memaksimalkan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) maupun sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan menarik lebih banyak basis pajak implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca juga  CHT Naik tak Peduli Industri Rokok Bangkrut, Brangkas Negara Aman

“Proyeksi di 2022 masih 43,1 persen, tapi kita harapkan lebih kecil. Jadi dalam tahun berjalan ada penerbitan SBN, artinya (penerbitan utang) bukan sporadis, tapi dalam satu rencana,” katanya.

“Dengan telah diterbitkannya UU HPP di tahun 2021 maka dapat dimungkinkan bahwa APBN 2022 bisa lebih optimal. Pembiayaan APBN kita lakukan secara fleksibel,” imbuh Riko.

 

 

 

Tinggalkan Komentar