Kamis, 19 Mei 2022
18 Syawal 1443

Berkeras Lindungi Rejim Zionis Israel, Inggris Akan Berlakukan Undang-undang Anti-BDS

London,,england,,uk, ,may,22,,2021:,national,demonstration,for - inilah.com
Protes di London untuk kekejian Israel di Palestina

Pemerintah Inggris mengungkapkan rencananya yang telah lama diantisipasi untuk melarang kampanye Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) global selama momen Pidato Ratu, Selasa (10/5/2022).

Menyampaikan pidato tahunan kepada Parlemen, yang menguraikan agenda pemerintah untuk sesi berikutnya, Pangeran Charles mengatakan bahwa pemerintah akan memperkenalkan ‘undang-undang [yang] akan mencegah badan-badan publik terlibat dalam boikot yang merusak kohesi masyarakat’.

Undang-undang anti-BDS akan membatasi kebebasan badan publik untuk mengadopsi posisi etis terhadap para pelanggar hak asasi manusia dengan melarang boikot dan kampanye divestasi terhadap negara asing. Meskipun Israel tidak disebutkan dalam Pidato Ratu, secara luas dipahami bahwa tujuan pemerintah Inggris adalah untuk melindungi Israel dari gerakan BDS yang berkembang, yang berusaha untuk mengakhiri rezim apartheid Israel di Palestina.

Baca juga
1 Januari 2022, SMA di Bengkulu Bebas Uang SPP

Pada bulan Desember anggota parlemen Tory Robert Jenrick, yang merupakan advokat kuat dari negara apartheid Israel, mengatakan bahwa undang-undang akan disahkan untuk melarang gerakan BDS. Dua bulan kemudian dia menuduh BDS anti-Semit selama pemungutan suara tentang amandemen anti-BDS untuk pensiun layanan publik. RUU BDS dan Sanksi mengikuti komitmen manifesto Partai Konservatif 2019 untuk mencegah otoritas lokal ‘mengadopsi pendekatan mereka sendiri dalam hubungan internasional’.

Para kritikus mengecam undang-undang anti-BDS yang mengklaim itu adalah bagian dari serangan yang jauh lebih luas terhadap demokrasi dan tindakan keras terhadap hak orang untuk memprotes. “Jika disahkan, undang-undang ini akan melumpuhkan berbagai kampanye yang berkaitan dengan perdagangan senjata, keadilan iklim, hak asasi manusia, hukum internasional, dan solidaritas internasional dengan orang-orang tertindas yang berjuang untuk keadilan,” kata sebuah pernyataan yang didukung oleh 46 kelompok masyarakat sipil yang berbasis di Inggris.

Baca juga
Survei: Elektabilitas PAN Meroket Karena Kerja Nyata di Tingkat Grass Root

“Undang-undang yang diusulkan menghadirkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, dan kemampuan badan publik dan lembaga demokrasi untuk membelanjakan, berinvestasi, dan berdagang secara etis sesuai dengan hukum internasional dan hak asasi manusia,” tambah pernyataan itu, “harus segera dihentikan!”

Kelompok tersebut menunjukkan bahwa boikot telah menjadi alat yang ampuh melawan segregasi rasial dan bahwa kampanye sanksi telah diterapkan sepanjang sejarah untuk memberikan tekanan ekonomi, budaya, atau politik pada rezim, institusi, atau perusahaan untuk memaksanya mengubah kekerasan, diskriminatif, atau kebijakan ilegal.

Pada tahun 2019 pemerintah Inggris mengalami kekalahan besar dalam upayanya untuk melarang BDS ketika Mahkamah Agung memutuskan mendukung Kampanye Solidaritas Palestina (PSC). PSC telah menyuarakan keprihatinan tentang ancaman terhadap kebebasan berekspresi, penjangkauan pemerintah dalam demokrasi lokal dan hak pemegang pensiun untuk memiliki suara dalam investasi dan divestasi dana mereka.

Baca juga
Ciptakan Banyak Program, KLHK Serius Cetak Green Leadership

Menyusul pengumuman kemarin, Direktur PSC, Ben Jamal, mengecam pemerintah dan mengatakan bahwa mereka akan ‘menang lagi’. Sementara itu kelompok tersebut telah mengatakan bahwa tindakan pertamanya adalah turun ke jalan-jalan di London Sabtu ini, untuk memperingati 74 tahun Nakba-–dan ‘untuk melindungi hak boikot’.

Pembukaan Parlemen Negara secara resmi menandai dimulainya sesi baru Parlemen. Ini termasuk Pidato Ratu, yang disiapkan untuk dibacakan dari takhta. Tahun ini pidato tersebut akan dibacakan oleh Pangeran Wales karena Ratu berhalangan. [Middle East Monitor/ikh]

Tinggalkan Komentar