Rabu, 25 Mei 2022
24 Syawal 1443

BI: Utang Luar Negeri Melandai US$5,9 Miliar per November 2021

Utang Luar Negeri - inilah.com
Foto: istockphoto.com

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun 5,9 miliar dolar AS pada November 2021 menjadi 416,4 miliar dolar AS dibanding bulan sebelumnya 422,3 miliar dolar AS, karena penurunan posisi ULN sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta.

Berdasarkan keterangan resmi BI yang diterima di Jakarta, Senin (17/1/2022), secara tahunan posisi ULN November 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen (yoy) atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen (yoy).

ULN pemerintah lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yaitu pada November 2021 sebesar 202,2 miliar dolar AS, sedangkan posisi bulan sebelumnya sebesar 204,9 miliar dolar AS atau turun 0,7 persen (yoy) padahal pada Oktober 2021 tumbuh 2,5 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring sentimen global yang mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS pasca-pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

Baca juga
Eks Stafsus Wapres Yakin Krisis Sri Langka Bisa Menjalar ke RI

Di sisi lain pada November 2021 pemerintah menandatangani pinjaman dari lembaga multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan penanganan COVID-19 di antaranya dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib atau 17,9 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3 persen, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, sektor konstruksi 15,5 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12 persen.

Meski demikian posisi ULN pemerintah masih relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Baca juga
Teken PKP dengan Kemenkop, Bank DKI Akan Salurkan KUR Rp1 Triliun

Sementara untuk ULN swasta kembali menurun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu tercatat 205,2 miliar dolar AS pada November 2021 dari 208,3 miliar dolar AS pada Oktober 2021 atau terkontraksi sebesar 2 persen (yoy) lebih dalam dibandingkan kontraksi 1 persen (yoy) pada periode sebelumnya.

Perkembangan ini disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan atau financial corporations dan korporasi bukan lembaga keuangan nonfinancial corporations masing-masing 5,4 persen (yoy) dan 1 persen (yoy) sejalan pelunasan ULN yang jatuh tempo selama periode November 2021.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 76,4 persen dari total ULN swasta.

ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,7 persen terhadap total ULN swasta dengan struktur yang tetap sehat karena penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Baca juga
Konser dan Resepsi Skala Besar Boleh Digelar

Lebih lanjut, ULN Indonesia pada November 2021 tetap terkendali tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tetap terjaga di kisaran 35,5 persen atau menurun dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,1 persen.

Tak hanya itu struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa mencapai 89 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Tinggalkan Komentar