Minggu, 25 September 2022
29 Safar 1444

Bila Terjadi Lonjakan COVID-19 di DKI, Tanggung Jawab Luhut

Kamis, 03 Feb 2022 - 22:00 WIB
Penulis : Willi Nafie
Bila Terjadi Lonjakan COVID-19 di DKI, Tanggung Jawab LBP
Foto Istimewa

Bila terjadi lonjakan COVID-19 di DKI, maka ikut menjadi tanggung jawab Luhut Binsar Panjaitan(LBP). Pasalnya Luhut, yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali itu menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tepatnya untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) di Ibu Kota.

Padahal Anies sampaikan usulan itu , karena Jakarta sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir.

“Ia (bila ada lonjakan COVID-19 di Ibu Kota juga tanggung jawab Luhut),” kata Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro kepada Inilah.com, Kamis (3/2/2022).

Riko menekankan Anies sejatinya tak perlu meminta izin kepada LBP untuk hentikan PTM di Jakarta selama sebulan. Pasalnya sebagai Gubernur, Anies memiliki kewenangan paling tinggi untuk menjaga situasi di Jakarta.

Baca juga
Korupsi Rp 17 Miliar, Wali Kota Bekasi Cuma Dituntut 9 Tahun

“Makanya dia pasti buat strategi bagaimana buat PTM. Kemudian upaya pencegahan. Harusnya Anies enggak usah minta ijin, dia kan kepala daerah hanya memberitahukan,” papar Riko.

Riko menambahkan upaya Anies melakukan pembatasan kegiatan terkait COVID-19, harus dimaknai sebagai upaya melindungi masyakat lokal, khususnha warga Jakarta. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban kepala daerah.

Bahkan hakekat desentralisasi adalah memberikan kewenangan daerah untuk mengelola wilayahnya. Tujuannya untuk melindungi, melayani, dan mengatur masyarakat lokalnya menuju hidup yang sejahtera.

“Ini esensi praktek desentralisasi dan otomi daerah. Maka LBP juga harus memahami itu,” tutup Riko.

Sebelumnya ada pemberitaan bahwa Luhut menolak permintaan Anies Baswedan, untuk menghentikan sementara PTM di sekolah. Alasannya pemerintah menganggap proses PTM sangat penting bagi pendidikan siswa.

Baca juga
Bappenas: Kebijakan Anies Soal UMP, Bisa Menaikkan Daya Beli Masyarakat

“Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM Terbatas dapat juga di perlakukan sama. Karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya,” kata Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, Kamis (3/2/2022).

Pemerintah pusat mewajibkan semua daerah status PPKM Level 2 tetap menggelar PTM. Namun, jumlah siswa sebelumnya 100 persen berkurang menjadi 50 persen.

Tinggalkan Komentar