Bolak-balik Kereta Cepat, Ada Apa Dengan Proyek Ini?

Bolak-balik Kereta Cepat, Ada Apa Dengan Proyek Ini? - inilah.com
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merubah skema pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN menuai kontroversi.

Sebab awalnya, Jokowi ogah pakai duit rakyat untuk kereta cepat.”Ada apa dengan proyek ini? Mengapa tiba-tiba harus ada aturan baru boleh menggunakan APBN? Bukannya di awal skemanya jelas tidak melibatkan APBN?” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati kepada Inilah.com, Selasa (12/10/2021).

Awalnya, di aturan pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya melalui penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan.

Opsi lain adalah pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga  Bendung Taliban dari Dunia Maya, Ini Langkah Facebook

Tapi sekarang malah justru melakukan revisi dengan menerbitkan aturan yang menyatakan bahwa pembiayaan kereta cepat bisa didanai APBN.

“Artinya ada yang perlu dijelaskan ke publik, ada apa dengan proyek kereta cepat ini? Jangan sampai ini justru mengganggu persepsi investor di saat Pemerintah sendiri sedang menggembar-gemborkan menumbuhkan dan meningkatkan iklim investasi,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan Perpres No. 93 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung, pembiayaan kereta cepat bisa didanai APBN, hal ini jelas akan menimbulkan banyak pertanyaan publik.

Baca juga  Kereta LRT Alami Kecelakaan Saat Uji Coba di Cibubur

“Pemerintah seperti sedang mengingkari janjinya sendiri,” tegasnya.

Apalagi, sekarang biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak. Sehingga akan semakin membebani APBN dan juga menambah potensi beban utang negara.

Sebagaimana diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya mencapai USD6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun. Kemudian melonjak menjadi USD8 miliar atau sekitar Rp114,24 triliun.

“Jangan permainkan kepercayaan rakyat, apalagi di tengah perjuangan untuk bisa bangkit dari kondisi efek pandemi Covid-19,” tandasnya.

Tinggalkan Komentar