Kamis, 19 Mei 2022
18 Syawal 1443

BPJS sebagai Syarat Mengurus STNK belum Berlaku

SIM gratis BPJS STNK - inilah.com
Antara

Polri belum menerapkan layanan registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor dengan syarat peserta aktif BPJS.

“Bukan mengulur, melainkan menjalankan proses,” kata Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol Taslim Choirudin, Kamis (10/3/2022).

Taslim menambahkan, pimpinan Polri mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah tersebut.

Adapun proses yang harus dilalui Polri untuk terapkan kebijakan tersebut, yaitu merevisi Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regident Kendaraan Bermotor.

Kedua, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat kebijakan dan membangun standar operasional prosedur (SOP). Hal ini karena ada keterkaitan pelayanan STNK dengan kewajiban pembayaran pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) oleh Bapenda dan PT Jasa Raharja.

Baca juga
Oknum Anggota Polres Banjarmasin jadi Tersangka Arisan Online Fiktif

“Jangan sampai masyarakat yang sudah punya iktikad baik membayar pajak akhirnya dirugikan (kena denda) karena belum memenuhi syarat kewajiban ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Taslim.

Ketiga adalah integrasi sistem dengan BPJS. Terkait hal ini, Taslim menyebutkan selama ini Polri sudah berupaya maksimal dengan berbagai cara termasuk membangun sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan dan/atau wajib pajak.

Menurut Taslim, setelah tiga langkah di atas telah, Polri masih butuh waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Disebutkan pula empat proses tahapan di atas sudah dikomunikasikan dan minta dimaklumi kepada para pihak. Polri tidak ingin dengan adanya tambahan syarat kartu BPJS aktif justru menjadi kontraproduktif atas kepercayaan dan kredibilitas Polri di tengah masyarakat.

Baca juga
136 Anggota Polisi Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

“Sekali lagi saya katakan Polri tidak mengulur, tetapi kami menjalankan tahapan proses,” pungkas Taslim.

Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat untuk mengakses berbagai layanan publik melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 6 Januari 2022. Layanan publik itu meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dan ibadah serta hukum.

Pemerintah menargetkan 98 persen penduduk menjadi peserta JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.

Tinggalkan Komentar