BPS Rilis 11 Kriteria RW Kumuh di Jakarta, Bukan Cuma Bangunan Reyot!

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi membeberkan 11 indikator utama yang menjadi penentu sebuah wilayah masuk dalam kategori Rukun Warga (RW) kumuh di DKI Jakarta.

Penilaian ini menegaskan bahwa label "kumuh" tidak hanya dilihat dari fisik bangunan yang lapuk, tetapi juga mencakup aspek sanitasi dan kualitas lingkungan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa penentuan status RW kumuh dilakukan melalui proses berjenjang.

Pendataan dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) yang kemudian diakumulasikan untuk menentukan potret wilayah secara luas."Kita berangkat dari RT dulu, RT kumuh, baru diagregasi menjadi RW kumuh," ujar Amalia di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Amalia merinci 11 indikator yang menjadi rapor merah bagi wilayah kumuh. Dua poin utama adalah kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan. Selanjutnya, kualitas rumah tinggal dinilai dari konstruksi bangunan serta kondisi ventilasi dan pencahayaan yang memadai.Tak hanya soal fisik rumah, aspek kebersihan menjadi poin krusial.

Indikator tersebut mencakup fasilitas buang air besar, cara membuang sampah, hingga frekuensi pengangkutan sampah.

Infrastruktur pendukung seperti kondisi saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, dan tata letak bangunan juga masuk dalam radar penilaian.

"Esensinya, kekumuhan tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan saja, tetapi juga dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat," tegas Amalia.

Guna memastikan data yang dihasilkan akurat dan objektif, BPS bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengombinasikan survei lapangan dengan teknologi tinggi.

Mereka melakukan kalibrasi data menggunakan citra satelit untuk memvalidasi kondisi nyata di lapangan.Langkah ini diharapkan menjadi dasar bagi Pemprov DKI dalam menyusun program penataan pemukiman yang lebih tepat sasaran guna menghapus wajah kumuh di Ibu Kota.