Buka APBN untuk Biayai Proyek Kereta Api Cepat, Janji Jokowi tak Seindah Aslinya

Buka APBN untuk Biayai Proyek Kereta Api Cepat, Janji Jokowi tak Seindah Aslinya - inilah.com

Keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 93/2021 yang membuka keran APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, cukup mengejutkan para mantan menterinya. Keputusan itu jelas mengingkari janjinya.

Melalui pesan pendek, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli kepada Inilah.com, Kamis (14/10/2021) membeberkan sejumlah fakta. Saat masih menjabat RR, sapaan akrab Rizal Ramli, mepelajari dengan seksama dua proposal proyek kereta cepat yang diajukan Jepang dan China.

Kala itu, dua proposal dari Jepang dan China, sempat dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dan, RR sempat menerima perwakilan Jepang dan China, secara terpisah.

Kala itu, Kemenko Maritim mengkoordinasikan empat kementerian. Yaitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata.

Baca juga  Kapan Proyek Kereta Cepat Balik Modal? Pakar Transportasi: Mustahil

Anehnya, Menteri BUMN yang kala itu dijabat Rini Soemarno rajin mengawal proyek ini hingga gol.

“Sejak awal saya sudah mengingatkan ‘bahayanya’ menggandeng Cina. Proposal Cina memang terlihat lebih murah. Tapi, di sana belum dijelaskan banyak hal,” papar RR.

Dalam proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jepang maju dengan angka US$6,2 miliar. Namun China berani lebih murah US$5,1 miliar. Selain itu, China berjanji tidak akan menggunakan uang negara atawa APBN.

“Misalnya, bagaimana biaya pembebasan lahan dan kemungkinan terjadinya cost overrun (pembengkakan biaya). Siapa yang akan tanggung. Kita mesti hati-hati,” imbuh RR.

Belakangan, kekhawatiran RR terbukti. Biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak dua kali. Dalam proposal biaya pembangunan dipatok US$5,5 miliar, membengkak menjadi US$6,1 miliar. Sekarang nambah lagi menjadi US$8 miliar. Atau setara Rp114,24 triliun.

Baca juga  China Tuding AS Manfaatkan Taiwan untuk Perang Terbuka

Artinya total bengkaknya sekitar US$1,9 miliar, atau setara Rp27,17 triliun (kurs Rp14.300/US$).  

Saat rapat di Kemenko Kemaritiman, dirinya selalu mewanti-wanti bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jangan sampai dibiayai APBN.

“Saya selalu ingatkan, proyek kereta cepat jangan sampai dibiayai APBN. Jangan sampai ada duit APBN yang disertakan,” ungkapnya.

Bahkan, Bambang Brojonegoro yang kala itu menjabat Menteri Keuangan, berulang-ulang menyatakan tidak setuju kalau APBN dikucurkan untuk proyek tersebut. Apakah sebagian apalagi seluruh biaya proyek, jangan sampai ditanggung negara.  Selain itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berkali-kali menyatakan tidak setuju dengan proyek tersebut.

Baca juga  Nikita Mirzani Diduga Lecehkan Bacaan Sholat, PA 212: Serahkan Hukumannya ke Umat

Kini, para mantan menteri mungkin hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan mantan bosnya. Lantaran itu tadi, Presiden Jokowi menelorkan Perpres 93/2021 yang melegalkan duit APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet pada 3 September 2015, Presiden Jokowi menjanjikan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak berasal dari APBN.

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan kereta cepat tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan B to B, bisnis,” tegas Jokowi.

Tinggalkan Komentar