Jumat, 20 Mei 2022
19 Syawal 1443

Buruh Geruduk KPU, Tuntut Penurunan Harga dan Berantas Politik Uang

Buruh
Massa buruh mulai memadati depan gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2022). Foto: Antara

Massa buruh menggeruduk KPU untuk berdemonstrasi memeringati Hari Buruh Internasional 2022, Minggu (1/5/2022). Buruh menyuarakan penurunan harga sembako dan meminta pemerintah berani memberantas politik uang.

Kelompok buruh menggelar aksi di dua titik yaitu Kantor KPU dan Bundaran HI. Massa mulai berdatangan pada pukul 10.12 WIB.

Tidak seperti biasanya, kelompok buruh menggelar aksi dengan atribut serba oranye. Umumnya massa buruh mengenakan atribut merah sebagai penanda.

Massa terlihat datang membawa spanduk panjang dengan slogan “Turunkan Harga Bahan Pokok, Tolak Omnibus Law Cipta Kerjaā€¯. Selain marching dan membentangkan spanduk, di mobil komando, koordinator aksi sudah siap orasi.

Baca juga
Kalau Pemilu 2024 Ditunda, Partai Buruh Siap Motori Gerakan People Power

Petugas polisi sudah bersiaga di depan Kantor KPU untuk mengamankan aksi. Namun, kerumunan buruh tidak mengakibatkan situasi macet di kawasan Jalan Imam Bonjol, Jakpus.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal, hadir pada aksi ini. Dia menilai titik aksi di depan Kantor KPU sudah tepat, karena buruh meminta KPU tidak ragu memberantas praktik politik uang pada Pemilu 2024.

“Kita ingin KPU memberantas praktik politik uang, kita Ingin menghapus slogan ‘Ambil uangnya jangan pilih orangnya’. Politik uang menghasilkan politisi yang koruptif,” kata Said Iqbal.

Menurutnya, buruknya kualitas legislatif merupakan dampak buruk dari praktik politik uang. Praktik ini melanggengkan budaya koruptif di parlemen dan memengaruhi kerja-kerja DPR.

Baca juga
Mantan Direktur WHO Imbau Masyarakat Tidak Panik dengan Varian Baru NeoCov

Dia berharap KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun dan dapat bertindak tegas memberi sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan politik uang. Partai Buruh berharap juga menuntut komisioner KPU menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta tidak mengundur waktu pemilu yang sudah ditentukan, yakni pada 14 Februari 2024.

“Kedatangan kami justru mendukung KPU dan pada komisioner harus berani dalam mengambil keputusan untuk menggelar pemilihan jurdil, menindak politik uang dan jangan mengubah waktu pemilu,” ujar Said Iqbal.

Tinggalkan Komentar