Rabu, 17 Agustus 2022
19 Muharram 1444

Cabut Keppres Soal Hakim MK Patrialis Akbar

Senin, 12 Ags 2013 - 19:09 WIB
Penulis : Ediya Moralia
Patrialis Akbar

 

INILAH.COM, Jakarta - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) meminta Presiden SBY mencabut keputusan presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi.

 

Dalam siaran pers yang diterima Inilah.com, Senin (12/8), ILUNI FH UI menganggap pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi belum memenuhi prosedur yang diatur dalam UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20.

 

Pasal 19 UU MK memerintahkan agar pencalonan hakim konsitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam penjelasan Pasal 19 UU MK ditegaskan bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

 

“Proses yang diatur UU Mahkamah Konstitusi ini tidak dilaksanakan dengan semestinya dalam hal pencalonan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Akibatnya, keputusan presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar tidak sah karena melanggar ketentuan UU Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Umum ILUNI FH-UI Melli Darsa.

 

Ia  menilai pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif juga berarti bertentangan dengan semangat pemilihan Hakim Konstitusi secara obyektif dan akuntabel yang diperintahkan UU Mahkamah Konstitusi.

 

“Pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah dapat menodai kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia,” katanya.

 

ILUNI FH UI menilai, kelalaian menjalankan amanat undang-undang atas proses seleksi yang transparan dan partisipatif juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Presiden pada sejumlah calon sebelumnya.

 

Mahkamah Agung dalam pengusulan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Presiden ketika mengusulkan Hamdan Zoelva juga tidak melalui proses seleksi transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, ILUNI FHUI berpendapat, kelalaian ini tidak boleh terus dibiarkan.

 

Pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi memerintahkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden).

 

ILUNI FHUI mendesak Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden untuk segera membuat peraturan yang diperintahkan Pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut.