Cara Anies Jaga Iklim Demokrasi di Jakarta

Cara Anies Jaga Iklim Demokrasi di Jakarta - inilah.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (foto istimewa)

Memimpin DKI Jakarta selama empat tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak pernah lepas dari berbagai kritikan serta komentar negatif dari sejumlah tokoh yang berseberangan dengannya. Namun ia tak pernah memusingkan hal itu dan selalu merespon dengan baik kritikan tersebut.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melakukannya demi menjaga demokrasi di DKI Jakarta tanpa harus melawan kritikan-kritikan yang nantinya malah memicu kericuhan. Seperti halnya kritikan yang dilayangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

LBH Jakarta memberikan rapor merah terhadap kinerja Anies selama empat tahun memimpin Jakarta. LBH menyoroti sejumlah permasalahan di Jakarta seperti kualitas udara, banjir, serta sulitnya akses air bersih di pinggir ibu kota.

Dari kritikan itu, Anies justru menerima dengan baik kedatangan LBH Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta sekaligus mengucapkan terima kasih atas evaluasi yang diberikan. “Terkait LBH, kami mengucapkan terima kasih banyak. Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kami terus-menerus melakukan perbaikan,” ujar Anies.

Baca juga  Harap Anies Sirna Berbalik Terbit Beken

Sikap yang responsif, terbuka, dan akomodatif dalam menerima masukan atau kritikan selalu ditampakkan oleh Anies. Ia menilai kritikan dari warga adalah sebuah kewajaran, sebagaimana penyampaian aspirasi warga untuk pemerintah agar lebih baik.

Anies juga menekankan kepada jajarannya untuk melakukan pembangunan dengan pendekatan yang berbeda, salah satunya dengan Community Action Plan (CAP). Pembangunan berbasis kerja bersama masyarakat yang menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat dengan cara mempelajari rekomendasi, masukan, atau kritik dan memberikan jawaban secepatnya.

Sikap inilah yang menjadi indikator bahwa demokrasi yang sehat akan terus berkembang di Jakarta. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indeks demokrasi Indonesia, Jakarta menjadi provinsi dengan nilai indeks tertinggi di Indonesia yakni 89,21 pada tahun 2020.

Baca juga  Kenaikan Harga Tiket Pesawat Dorong Inflasi di Jakarta Capai 0,08 Persen

Ada tiga aspek yang menjadi dasar perhitungan indeks demokrasi Indonesia di antaranya aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Hal ini berbanding terbalik dengan komitmen demokrasi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Maruf Amin selama dua tahun kepemimpinannya. Pemerintahan Jokowi-maruf malah dinilai tidak memiliki komitmen dalam menjaga kebebasan sipil.

“Demokrasi hanya menjadi simbol semata tapi tidak dijamin pelaksanaan kebebasannya,” ucap Rivanlee Anandar, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Menurutnya, kemunduran demokrasi pemerintahan Jokowi-Maruf bisa dilihat dari masifnya penanganan aksi massa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Bahkan yang baru-baru ini adalah aksi kekerasan polisi yang membanting mahasiswa saat melakukan unjuk rasa di Tangerang.

Baca juga  Usulan Ditjen Pesantren, Menag Sebut Wapres Setuju

Rivanlee justru mengaku khawatir dengan sikap tersebut akan berkonsekuensi pada matinya demokrasi. “Karena pembiaran atas kesewenang-wenangan aparat kepolisian,” pungkasnya.

The Economist Intelligence Unit tentang Laporan Indeks Demokrasi 2020 mencatat Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan nilai 6,3. Nilai indeks demokrasi tersebut turun dari tahun sebelumnya dengan nilai 6,48 dan ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia selama 14 tahun terakhir.

Tinggalkan Komentar