Minggu, 29 Mei 2022
28 Syawal 1443

Cendekiawan Muda NU Pesimis Pedoman Penggunaan Toa Masjid Berjalan Efektif

Cendekiawan Muda NU Pesimis Pedoman Penggunaan Toa Masjid Berjalan Efektif

Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama, Nur Ahmad Satria (NAS) pesimis dengan langkah Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Ia memprediksi kebijakan penggunaan toa masjid itu tak bakal berjalan efektif.

Pasalnya, tak ada punishment yang detail serta sejauh ini kontribusi Kementerian Agama kepada masjid sangat minim. Khususnya mengenai pembangunan masjid dan biaya operasional sehari-hari.

“Walaupun saya sepakat dengan peraturan menteri itu, tapi saya yakin malah justru semakin banyak orang yang menentang. Apalagi kontribusi kementerian agama terhadap masing-masing masjid itu sangat kecil sekali. Karena masjid itu kebanyakan dari masyarakat,” kata NAS kepada Inilah.com, Selasa (22/2/2022).

Baca juga
Mangkir, Ello Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus DNA Pro

Menurut NAS bukanlah hal baru soal pedoman penggunaan toa di masjid. Pasalnya negara-negara lainnya juga melakukan hal yang sama. Namun, ada hal yang dinilai lebih efektif daripada Surat Edaran (SE) Nomor 5 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala itu. Yakni membangun kesadaran masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

“Jadi pemerintah dengan tokoh agama duduk bareng menemukan solusi bagaimana agar masyarakat sadar dan lebih tertib. Dari sana bakal timbul rasa empati antar masyarakat. Ini lebih penting daripada urusan toa,” tutupnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil menerbitkan SE Menag 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Gus Yaqut, panggilan akrab Menag, menyebut SE itu sebagai pedoman demi menjaga keharmonisan masyarakat.

Baca juga
Foto: KPK Bakal Gelar PCB bagi Parpol

Adapun SE yang diterbitkan 18 Februari 2022 itu ditujukan bagi kepala Kanwil Kemenag provinsi, kepala Kantor Kemenag kabupaten atau kota, dan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.

Lalu bagi ketua Majelis Ulama Indonesia, ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan takmir atau pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia.

Tinggalkan Komentar