Cendikiawan Khawatir BRIN Menjadi Alat Politik

Cendikiawan Khawatir BRIN Menjadi Alat Politik - inilah.com
Presiden Joko Widodo Melantik Dewan Pengarah BRIN

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, menilai penunjukkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak tepat. Dia khawatir BRIN akan menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik.

“Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN (dijabat) ketua umum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” ujar Azyumardi lewat pesan singkatnya kepada Inilah.com, Jumat (15/10/2021).

Azyumardi Azra menilai semestinya ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN diisi ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional. Itulah yang seharusnya dilakukan apabila memang BRIN memiliki keinginan serius dalam melakukan riset atau inovasi unggul yang dibutuhkan bangsa.

Dia menyarankan Presiden Joko Widodo belajar dari pengalaman ketika menunjuk Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sosok ketua umum partai politik itu, kata dia, membuat BPIP kehilangan kepercayaan publik.

“Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” tegas Azyumardi.

Baca juga  Mahfud MD: Jangan Dicap Pemerintah Anti Kritik

Menurut dia, ke depan BRIN akan sulit bersaing. Terlebih melihat lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang memiliki tugas dan fungsi riset sudah dilebur menjadi organisasi riset yang semuanya dipimpin oleh pelaksana tugas saja.”Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan,” jelas dia.

Sebelumnya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko berharap kehadiran Dewan Pengarah BRIN dengan anggotanya yang memiliki latar belakang beragam memperkuat riset dan inovasi di Tanah Air. “Atas nama keluarga besar BRIN, kami menyambut hangat kehadiran Dewan Pengarah,” kata Kepala BRIN Handoko, Rabu (13/10/2021).

Handoko mengatakan pihaknya mengharapkan dukungan teknokratis dan politis dari dewan pengarah yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).Dijelaskannya, kinerja riset itu sangat tergantung manajemen dan eksekusi. Untuk sisi eksekusi, Laksana Tri Handoko sebagai kepala BRIN, terus bekerja memastikan suksesnya pekerjaan itu.

Baca juga  Kilas Balik Kasus Tes Usap Palsu Habib Rizieq

“Sebaliknya yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis. Itu fungsi dewan pengarah,” ungkapnya.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional disebutkan bahwa BRIN memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BRIN terdiri atas Dewan Pengarah dan pelaksana. Dalam Pasal 6 dijelaskan, Dewan Pengarah memiliki tugas memberikan arahan kepada kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Baca juga  Erick Thohir Pede Pendapatan Freeport Tahun Ini Capai Rp105 Triliun

Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa ketua Dewan Pengarah BRIN yang kini dijabat Megawati Soekarnoputri memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan atau rekomendasi kebijakan. Dalam keadaan tertentu dapat membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Dewan Pengarah dibantu oleh Staf Khusus yang bersifat ex-officio dan tidak bersifat ex-officio yang berjumlah paling banyak empat orang,” bunyi Pasal 7 ayat (4).

Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi Sekretariat Utama. Dalam Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Tinggalkan Komentar