Dapat Anggaran Kecil, 10 Pimpinan MPR Ngamuk, Minta Sri Mulyani Dicopot

Srimulyani3 - inilah.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Urusan anggaran ternyata bisa berbuntut panjang. Sebanyak 10 pimpinan MPR kecewa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran tidak menambah porsi anggaran 2022, angkanya malah turun. Muncul desakan copot Sri Mulyani.

Tak sedang bercanda, Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fadel Muhammad mendorong agar Presiden Jokowi mereshuffle Menkeu Sri Mulyani. Pernyataan ini merupakan hasil rapat bersama 10 pimpinan MPR. “Menyampaikan pesan dari MPR, hasil dari pimpinan rapat dari jam 10 tadi. Kkta rapat mengenai banyak hal, saya diminta untuk menyampaikan ke kawan-kawan,” kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Baca juga  Biayai APBN 2022, Pemerintah Nambah Utang Lewat Peluncuran ORI-021

Fadel menjelaskan, alasan MPR mendorong Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani, karena minimnya anggaran MPR. Padahal, saat ini, MPR memiliki 10 orang pimpinan. Sementara saat MPR masih 5 pimpinan, tidak pernah ada pemangkasan anggaran.

Kekesalan pimpinan MPR kata dia, ditambah dengan sikap Sri Mulyani. Di mana, Sri Mulyani menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR sebanyak 6 kali. Namun yang terealisasi hanya 4 kali. Masalah ini dinilai melanggar etika serta memperburuk hubungan antara eksekutif dengan legislatif. “Karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden untuk memberhentiksn saudara menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara,” desaknya.

Fadel menyampaikan, Sri Mulyani pernah menjanjikan sosialisasi MPR empat pilar sebanyak enam kali. Namun kenyataannya hanya empat kali dalam setahun.

Baca juga  Kucurkan Investasi Rp469 Triliun, Indonesia Undang UEA Pada KTT G20 Tahun 2022 di Bali

Terkait masalah ini, kata Fadel, MPR telah bicara langsung kepada Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. “Presiden dan mensesneg, saya ini wakil ketua MPR bidang anggaran, dengan bapak Bambang (Ketua MPR Bambang Soesatyo) bicara dengan Mensesneg, bilang ke menteri keuangan tetapi dia acuhkan,” katanya.

Dalam hal ini, mantan Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY itu, bilang, MPR adalah lembaga tinggi negara yang seharusnya dijungjung seluruh pihak. “MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain,” tegasnya.

Masih kata Fadel, beberapa kolega di DPR yang berasal dari partai juga menyampaikan kebijakan keuangan ala Sri Mulyani juga tidak baik. Selain itu, Sri Mulyani menuai konflik dengan menteri di kabinet. “Di lain pihak tak disampaikan oleh teman-teman dari partai-partai di situ kita melihat berbagai kebijakan keuangan yang tidak perlu saya sampaikan di sini panjang lebar juga tidak bagus,” kata Fadel.

Baca juga  Puluhan Anggota GMBI yang Diamankan Positif Narkoba

“Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan konflik. Ya, konflik antara menteri dengan menteri keuangan, sangat tajam di kabinet saat ini,” jelasnya.

 

 

 

Tinggalkan Komentar