Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Dapat ‘Bisikan’ dari KLHK, Bahlil Cabut 15 Izin Konsesi Kawasan Hutan

Dapat 'Bisikan' dari KLHK, Bahlil Cabut 15 Izin Konsesi Kawasan Hutan
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mencabut izin konsesi kawasan hutan milik 15 perusahaan. Total luasnya 482 ribu hektare.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak main-main untuk segera mencabut perizinan perusahaan yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak melaksanakan kewajibannya,” tegas Bahlil di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Pencabutan izin itu merupakan tindak lanjut atas Laporan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi kepada Presiden pada 17 Maret 2022. Di mana, mekanisme pencabutan perizinan ini berdasarkan data dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang telah diklarifikasi serta clean and clear untuk dieksekusi pencabutannya.

Baca juga
Begini Cara Zipmex Dorong Milenial Persiapkan Kemerdekaan Finansial

Kata Bahlil, pencabutan izin ini, berdasarkan verifikasi dan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Secara rinci, 15 perusahaan yang direkomendasikan Kementerian LHK untuk dicabut izin konsesinya, terdiri dari tiga perusahaan yang memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) luasnya 84.521,72 hektare dan 12 perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luasan 397.677 hektare.

Selaku Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil menjelaskan, dari 192 perusahaan yang diumumkan akan dicabut izinnya, sebanyak 83 perusahaan telah mengajukan klarifikasi dan akan diverifikasi. Sepanjang belum diterbitkannya surat pencabutan, maka perusahaan masih memiliki hak sesuai konsesi yang diberikan.

Baca juga
Sri Mulyani Empat Mata Dengan Jeff Bezos, Investasi Hijau Masuk Indonesia?

Proses verifikasi yang dilakukan, meliputi perizinan lanjutan oleh perusahaan, kegiatan di lapangan termasuk peruntukannya dan pelaksanaan kewajiban perusahaan yang salah satunya terkait pembayaran kepada negara. “Dalam proses ini, kami terbuka bagi perusahaan untuk mengajukan klarifikasi. Jika hal ini tidak dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik, kami akan cabut izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuh Bahlil.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi untuk menindaklanjuti pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak produktif, tidak ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB), maupun yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Baca juga
PWNU Jatim Haramkan Uang Kripto, Gus Fahrur: Mirip Orang Berjudi

Hingga 5 Maret 2022, Menteri Investasi/Kepala BKPM telah meneken 414 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 283 IUP mineral dan 131 IUP batu bara.

 

Tinggalkan Komentar