Minggu, 27 November 2022
03 Jumadil Awwal 1444

Data Bocor Berkali-kali, PKS Desak Audit Keamanan Siber Seluruh K/L

Jumat, 09 Sep 2022 - 20:09 WIB
Data presiden bocor hacker - inilah.com
Ilustrasi pembobolan data. (Foto: dok ist).

Kebocoran data secara beruntun menimpa kementerian/lembaga negara (K/L). Teranyar, kebocoran data KPU yang berisi 105 juta data kependudukan warga Indonesia.

Anggota Komisi I DPR asal Fraksi PKS, Sukamta miris dengan kejadian ini. Data KPU yang diduga bocor itu, berisikan informasi sensitif dan lengkap dari warga Indonesia. Meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.

Dia mendorong dilakukan audit keamanan siber seluruh kementerian dan lembaga negara. Kebocoran data secara beruntun ini, sangat memalukan, ada kesan sistem keamanan siber milik pemerintah, sangat lemah.

Baca juga
PKS Berprasangka Baik kepada MK Terkait Gugatan Presidential Threshold

“Risiko dari kebocoran data ini sangat besar. Data-data pribadi warga yang bocor ini sangat berharga, kalau jatuh kepada pelaku kejahatan siber tentu akan sangat mengancam warga masyarakat. Penipuan online yang semakin sering terjadi, tentu terkait dengan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor,” kata Sukamta kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Dia mendesak pemerintahan Jokowi serius dalam mengatasi kejadian yang terus berulang ini. Gugus Tugas Keamanan Siber yang sudah dibentuk pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis.

“Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai leading sector segera lalukan audit keamanan siber di semua kementerian dan lembaga negara. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan sistem keamanan data,” tandas politisi asal DI Yogyakarta.

Baca juga
Jokowi Tak Boleh Bebas Bersikap Soal Wacana Presiden Tiga Periode

Selanjutnya, Wakil Ketua Fraksi PKS ini, mengingatkan, tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Disepakatinya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) antara Komisi I DPR dan pemerintah tentu satu hal yang menggembirakan. Keberadaan regulasi ini, harus segera diikuti dengan membuat rodmap, penataan lembaga, penguatan SDM dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamaman siber yang kuat,” ungkapnya.

 

 

Tinggalkan Komentar