Senin, 28 November 2022
04 Jumadil Awwal 1444

Demi Tangkap Lukas Enembe, Pemerintah Berpeluang Utus Aparat Gabungan

Senin, 19 Sep 2022 - 19:41 WIB
Komnas HAM Jadi Saksi Lukas Enembe Telepon Dirdik KPK
Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: Ist)

Pemerintah membuka peluang mengutus aparat gabungan untuk menangkap Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi Rp1 miliar

Pasalnya, Lukas yang telah ditetapkan tersangka dinilai tak kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK. Selain itu, ia ditengarai mendapat perlindungan para melalui aksi penolakan dan menuding KPK melakukan kriminalisasi.

“Koordinasi kita sudah dilakukan lintas aparat,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Mahfud menjelaskan, koordinasi juga dilakukan sejumlah lembaga seperti KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), s Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga BAIS TNI

Baca juga
Kenalkan KRI Golok, Kapal Canggih Kebanggaan Negeri

Tujuannya, lanjut dia, untuk melakukan mitigasi dan pemetaan terkait dampak dari proses hukum yang menjerat Lukas Enembe. Sebab, Mahfud memaparkan, para pendukung Lukas Enembe bakal menggelar aksi besar-besaran pada Selasa besok (20/9/2022) menolak proses hukum yang dilakukan KPK

“Di Papua agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok 20 September 2022. Latar belakangnya karena Lukas Enembe, sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah (dinas) gubernur,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Lukas Enembe kooperatif memenuhi panggilan KPK. Hal ini menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca juga
Inilah Saham-saham Pilihan Selasa, 22 Februari 2022

Terlebih, pada agenda pemeriksaan perdana di Mako Brimob Kotaraja, Jayapura, Senin (12/9/2022) lalu, Lukas Enembe mangkir dengan beralasan sedang sakit.

Untuk itu, KPK lebih mengedepankan imbauan yang humanis kepada Lukas Enembe. Langkah ini bertujuan menghindari percikan konflik yang timbul akibat langkah penjemputan paksa yang memungkinkan diambil KPK.

“Kita lihat situasi, enggak mungkin kan kita paksakan (penjemputan paksa) kalau situasi seperti itu,” ujarnya.

“Kita tidak ingin ada pertumpahan darah atau kerusuhan sebagai akibat dari upaya (jemput paksa) yang kita lakukan,” imbuh Alexander.

Tinggalkan Komentar