Rabu, 07 Desember 2022
13 Jumadil Awwal 1444

Dewan Kolonel Dibubarkan, Internal PDIP Bantah Adanya Perpecahan

Kamis, 22 Sep 2022 - 15:13 WIB
Girsang - inilah.com
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang, menepis spekulasi adanya ketidakharmonisan dalam internal partai terkait dengan upaya membentuk Dewan Kolonel untuk mewangikan citra Ketua DPR Puan Maharani. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Dewan Kolonel tidak ada karena tidak dikenal dalam AD/ART partai dan setiap anggota Fraksi PDIP merupakan perpanjangan tangan DPP dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran di parlemen.

Menurut Junimart, Dewan Kolonel merupakan komunitas yang tidak terkait dengan DPP atau PDIP secara kepartaian. Wacana membentuknya spontan saja ketika para anggota berbincang-bincang sambil menunggu sidang-sidang komisi.

“Ini memang tidak masuk dalam struktur partai,” ujar Junimart saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022). “Dasarnya adalah semangat kami sambil menunggu perintah Ibu Ketua Umum tentang siapa yang menjadi bakal calon presiden dari PDIP,” lanjut Junimart.

Baca juga
Polusi Abu Batu Bara di Marunda, DPR Minta KCN Tanggung Jawab

Politikus PDIP itu juga membantah ada perpecahan dalam partainya terkait dukungan pada pencapresan. “Enggak ada itu,” ujarnya, singkat.

Sementara pengamat politik, Ujang Komarudin menilai, pembentukan Dewan Kolonel merupakan upaya internal fraksi meningkatkan citra Puan yang berdasarkan hasil penelitian lembaga survei jarang tembus tiga besar. “Tentu saja ada tujuan-tujuan untuk memoles citra Puan sekalipun DPP melakukan klarifikasi,” ujar Ujang.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Bambang Wuryanto alias Pacul. Berdasarkan keterangan Pacul, pembentukan Dewan Kolonel hanya sebatas guyon politik saja.

Hasto menegaskan, tidak ada Dewan Kolonel di PDIP dan seluruh kader diminta untuk fokus melaksanakan instruksi DPP menjadi jembatan aspirasi rakyat, tidak bicara pencapresan. “Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM,” tuturnya.

Tinggalkan Komentar