Rabu, 17 Agustus 2022
19 Muharram 1444

Di Balik Arus Balik Pemerintah di Aksi 212

Rabu, 30 Nov 2016 - 04:30 WIB
Penulis : R Ferdian

INILAHCOM, Jakarta - Aksi 212 yang bakal digelar pada Jumat (2/12/2016) mendatang kini berubah wajah. Bila sebelumnya dipersepsikan sebagai gerakan yang dinilai berupaya menggulingkan pemerintah, kini berbagai pihak justru mendukungnya. Ada apa di balik arus balik pemerintah di aksi 212 ini?

Perubahan sikap pemerintah dalam merespons aksi 212 yang sebelumnya cukup defensif kini berubah total. Bila sebelumnya Polri melarang aksi 212, kini justru memfasilitasi. Perubahan drastis sikap pemerintah ini pun diikuti oleh sikap para pejabat lainnya.

Seperti pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak menyoal bila aparatur sipil negara (ASN) mengikuti aksi 212. Menurut dia, tidak ada soal PNS, TNI mengikuti aksi 212. "Ini kan agendanya doa bersama untuk bangsa," kata Tjahjo di Lapangan Silang Selatan Monas, Selasa (28/11/2016).

Tjahjo juga tidak menyoal bila kepala daerah turut memfasilitas aksi pada 212 yang bertujuan untuk menggelar doa bersama. Dia memastikan tidak ada sanksi kepada kepala daerah yang turut memfasilitasi aksi 212. "Tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang memfasilitasi demonstran," cetus bekas Sekjen DPP PDI Perjuangan

Perubahan sikap pemerintah ini menyusul kesepakatan yang dilakukan Polri dan GNPF MUI pada Senin (28/11/2016) terkait dengan perubahan tempat aksi 212, serta waktu aksi yang dipilih dari pukul 08.00-13.00. Kesepakatan tersebut merupakan jalan tengah yang ditempuh setelah sebelumnya, baik Polri maupun GNPF MUI bersikukuh pada pendirian masing-masing. Seperti GNPF MUI yang akan menggelar salat Jumat di sepanjang jalan MH Thamrin dan jalan Sudirman.

Aksi yang mengambil tema aksi "Super Damai" itu memang bakal diisi dengan pengajian dan doa yang dipimpin para ulama. Meski tuntutan yang disampaikan para peserta aksi tidak berubah yakni supremasi hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

Sikap serupa juga muncul dari partai politik yang bila dalam aksi 411 bersikap malu-malu, kini justru partai politik menyerukan kadernya untuk turut serta dalam aksi 212.

Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik dan mengajak masyarakat serta keluarga besar PKS untuk berpartisipasi serta berkontribusi dalam Aksi Bela Islam III yang akan dilaksanakan pada Jum’at (02/12/2016). “PKS menyerukan agar umat Islam meluruskan niat, merapatkan barisan dan saling tolong menolong. Juga tetap menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sohibul Iman dalam siaran pers yang diterima.

Aksi 212 ini bila merujuk sikap yang muncul dari berbagai pihak terkait rencana aksi ini target pengerahan massa sebanyak 3 juta tentu bukanlah mustahil terwujud. Setidak-tidaknya secara kuantitas jumlah peserta menyamai jumlah peserta aksi pada 411 lalu.

Arus balik sejumlah pihak terhadap aksi 212 ini harus dilihat dalam bingkai konstitusional. Hak publik untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya di depan publik. Poin lainnya, pesan moral penting dari arus balik ini, ke depan pemerintah dalam merespons aksi publik tidak perlu menggunakan cara pendekatan non dialogis. Segala sesuatu dapat diselesaikan bila dilakukan dengan cara musyawarah. [mdr]