Diberi Anggaran Kecil, Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat, Urat Malunya Sudah Putus

Uchoksky - inilah.com
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mempertanyakan alasan 10 pimpinan MPR yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau cuman gara-gara anggaran MPR dipangkas, memalukan sekali.

“Kalau anggaran MPR turun, ya jangan panik dong. Sabar…sabar dan sabar. Rakyat saja bisa sabar, meski penghasilannya turun sementara harga kebutuhan pokok naik. Karena ada pandemi COBID-19. Masak pimpinan MPR enggak bisa lebih sabar,” kata Uchok kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Menurut aktivis 98 ini, alasan pergantian pejabat negara sekelas menteri, seharusnya berbasis kinerja. Kalau memang banyak pekerjaan Sri Mulyani yang tidak beres, layak diusulkan untuk dicopot. “Ini, baru anggaran MPR yang turun lantas pada berisik minta menkeu dicopot. Ini tak tahu malu,” tegasnya.

Baca juga  Meme Sri Mulyani Menantang Balik MPR Ada di Instagram 'Mensos'

Mengingatkan saja, Wakil Ketua MPR dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fadel Muhammad mengklaim mewakili 10 pimpinan MPR, mendesak pencopotan Sri Mulyani. Alasannya, ya itu tadi, anggaran untuk MPR bukannya naik malah turun. Padahal, saat ini, jumlah pimpinan MPR telah bertambah dari 5 menjadi 10.

“Menyampaikan pesan dari MPR, hasil dari pimpinan rapat dari jam 10 tadi. Kita rapat mengenai banyak hal, saya diminta untuk menyampaikan ke kawan-kawan,” kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Fadel menjelaskan, alasan MPR mendorong Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani, karena minimnya anggaran MPR. Padahal, saat ini, MPR memiliki 10 orang pimpinan. Sementara saat MPR masih 5 pimpinan, tidak pernah ada pemangkasan anggaran.

Baca juga  Anies Raih Penghargaan Sebulan 3 Kali, Giring Prestasinya Apa?

Kekesalan pimpinan MPR, kata dia, ditambah dengan sikap Sri Mulyani. Di mana, Sri Mulyani menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR sebanyak 6 kali. Namun yang terealisasi hanya 4 kali. Masalah ini dinilai melanggar etika serta memperburuk hubungan antara eksekutif dengan legislatif. “Karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden untuk memberhentiksn saudara menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara,” desaknya.

Tinggalkan Komentar