Minggu, 03 Juli 2022
04 Dzul Hijjah 1443

Disebut Sri Mulyani Keuangan Terganggu, PLN Diguyur Utang ADB Rp8,7 Triliun

Jumat, 20 Mei 2022 - 21:43 WIB
Disebut Sri Mulyani Keuangan Terganggu, PLN Diguyur Utang ADB Rp8,7 Triliun
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo

Di tengah ketatnya likuiditas perusahaan, PT PLN (Persero) diguyur utang dari Asian Development Bank (ADB) US$600 juta, setara Rp8,7 triliun (kurs Rp14.500).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pendanaan dari ADB ini, bisa digunakan PLN untuk tiga fokus utama. Pertama, memperkuat jaringan transmisi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah serta modernisasi infrastruktur kelistrikan.

“Kedua, meningkatkan pemanfaatan clean energy, seperti solar PV dan proyek EBT potensial. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan,” papar Darmawan, dikutip Jumat (20/5/2022).

Menurutnya, dukungan penuh Pemerintah berdampak positif bagi PLN. Dengan adanya perjanjian pinjaman ini dalam portofolio pinjaman PLN, maka dapat menambah porsi portofolio skema pinjaman direct lending dengan jaminan pemerintah sekitar 20 persen dari total outstanding pinjaman PLN.

Baca juga
Pangan Mahal dan Utang Menggunung, Krisis Ekonomi Mendekati Indonesia

“Dari sekarang sampai 2030, kami membutuhkan sekitar US$35 miliar untuk capex (capital expenditure/belanja modal) dalam rangka membangun 51,6 persen pembangkit listrik yang berasal dari EBT,” terang Darmawan, yang juga mantan caleg PDIP di Pemilu 2014 itu.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan adanya potensi terganggunya cashflow BUMN penyedia setrum ini, mencapai Rp71 triliun sepanjang 2022. Sebab, PLN belum menaikkan tarif listrik di tengah kenaikan harga komoditas energi. “Defisit ini diperkirakan akan mencapai Rp71,1 triliun untuk PLN,” ujarnya.

Per 30 April 2022 PT PLN (Persero) telah menarik pinjaman sebesar Rp 11,4 triliun dan akan melakukan penarikan pinjaman kembali di Mei dan Juni. Dengan begitu, total penarikan pinjaman sampai Juni diperkirakan mencapai Rp21,7 triliun sampai Rp24,7 triliun.

Baca juga
Dukung Transisi Energi Hijau, PLN Optimalkan PLTA Saguling

Jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah, sampai Desember 2022 arus kas operasional PLN diproyeksikan akan defisit Rp71,1 triliun. Untuk itu, pemerintah meminta restu kepada Banggar DPR RI untuk menambah anggaran subsidi dan dana kompensasi energi sebesar Rp291 triliun menjadi Rp443,6 triliun pada tahun ini. [ikh]

 

Tinggalkan Komentar