Sabtu, 01 Oktober 2022
05 Rabi'ul Awwal 1444

Ditjen AHU Evaluasi Penerapan HHI di Indonesia

Senin, 08 Agu 2022 - 15:43 WIB
Penulis : Anton Hartono
Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo R. Muzhar

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R. Muzhar mengatakan pentingnya sinergitas para anggota Panitia Tetap Penerapan dan Penelitian (PANTAP) untuk menghadapi perkembangan sarana dan metode konflik bersenjata di era modern warfare.

“Salah satu sarana dan konflik bersenjata pada era modernwarfare, melalui serangan siber ke instalasi-instalasi vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti perbankan, rumah sakit dan layanan publik,” kata Cahyo saat Asistensi dan Evaluasi Penerapan Hukum Humaniter Internasional bersama dengan Babinkum TNI, Senin (8/8/2022).

Menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar anggota PANTAP untuk penguatan implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) di Indonesia, khususnya di lingkungan TNI.

“TNI sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara memiliki peran besar dalam implementasi HHI,” ujarnya.

Baca juga
Arteria Dahlan dan Anggiat Pasaribu Tempuh Jalan Damai

Cahyo juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Pasukan Garuda seperti pada tahun 2021 satuan tugas TNI UNIFIL di Lebanon menerima penghargaan tertinggi dari PBB sebagai pasukan perdamaian yang telah menjalankan mandat dan menjaga daerah perdamaian misi dari PBB.

Satuan tugas kompi Zeni di Haiti menerima penghargaan atas jasa pengabdian misi perdamaian PBB untuk pembangunan infrastruktur masyarakat. Pasukan Garuda di Kongo meraih predikat militer terbaik untuk misi Monusco (Mission De L Organisation Des Nations Unies Pour La Stabilization en Republic Democratic du Congo) dengan minim pelanggaran dan Pasukan Garuda di Lebanon, menjadi juara umum dalam lomba menembak.

Baca juga
Semringah Jenderal Andika Ditetapkan Menjadi Panglima TNI

“Kami mengapresiasi hal-hal yang telah dilakukan TNI sebagai pelaku dalam pelaksanaan HHI, di antaranya melalui pengiriman kontingen Garuda ke wilayah konflik,” kata Cahyo.

Sementara itu, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Ditjen AHU, Tudiono mengatakan evaluasi kinerja PANTAP dan langkah-langkah sinergitas yang perlu diambil dilakukan yakni pengembangan dan penelitian di bidang HHI, penyusunan kebijakan, serta diseminasi bersama dan intensif untuk meningkatkan implementasi HHI di Indonesia.

Tinggalkan Komentar