DKI Akan Berkoordinasi dengan Bodetabek Soal Tilang Emisi Kendaraan

DKI Akan Berkoordinasi dengan Bodetabek Soal Tilang Emisi Kendaraan - inilah.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bekerja sama daerah-daerah penyanggah wilayah DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dalam penerapan sanksi tilang emisi kendaraan bermotor.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan daerah Bodetabek supaya penerapan tilang emisi bisa sama,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto saat dihubungi, Selasa (9/11/2021).

Asep mengatakan kerja sama dan koordinasi soal tilang emisi kendaraan ini dilakukan karena aturan ini tidak hanya berlaku kepada kendaraan yang berplat nomor DKI Jakarta saja, tapi seluruh kendaraan di sekitar wilayah DKI Jakarta.

Namun, Asep belum dapat memastikan kapan tilang akan mulai berlaku, karena hingga saat ini jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi masih di bawah 50 persen.

Baca juga  Wagub DKI: Waspadai Cuaca Ekstrem Berpotensi Banjir

Rencananya sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi atau belum uji emisi akan mulai berlaku pada 13 November 2021, namun rencana itu ditunda karena masih sedikitnya jumlah bengkel yang tersedia.

“Kebutuhan kami kan sampai 500 bengkel, sekarang ini baru 254, mudah-mudahan ke depan kami akan tambah lagi bengkel-bengkel untuk uji emisi,” kata Asep.

Penindakan tilang uji emisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DKI (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, untuk melakukan atau lolos uji emisi. Sanksi tilang baru akan diterapkan jika 50 persen atau lebih kendaraan di Ibu Kota sudah dinyatakan lulus uji emisi.

Baca juga  Dompet Digital LinkAja Hadirkan Menu Baru Layanan Kesehatan

Selain itu, sanksi tilang emisi diberlakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan Citizen Lawsuit soal pencemaran udara Jakarta. Dalam Amar putusannya, hakim memutus tujuh pejabat negara bersalah dan melawan hukum dalam gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta, Kamis (16/11).

Selain itu, hakim dalam amar putusannya meminta pemerintah untuk menjatuhkan sanksi bagi kendaraan bermotor yang mencemari udara atau tidak lulus uji emisi.

Tinggalkan Komentar