Kamis, 06 Oktober 2022
10 Rabi'ul Awwal 1444

DKI Bakal Sanksi Tilang Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi pada Desember 2022

Rabu, 13 Jul 2022 - 22:03 WIB
Penulis : Ibnu Naufal
Uji emisi (foto inilah.com)
Uji emisi (foto inilah.com)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mulai menerapkan sanksi denda pajak bagi kendaraan yang berusia lebih dari tiga tahun dan belum melakukan uji emisi pada Desember 2022.

Langkah itu, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto, diambil agar kendaraan yang belum melakukan uji emisi segera uji emisi sehingga polusi udara di Jakarta dapat berkurang.

“Iya, jika tidak lulus uji emisi atau belum melakukan uji emisi dikenakan denda pajak,” kata Asep di Jakarta, Rabu (13/07/2022).

Menurut Asep, dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 206 Ayat 2 (a) yang mengatur bahwa pemenuhan uji emisi diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari tiga tahun.

Baca juga
Foto: Mulai 13 November Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang dan Denda Hingga 500 Ribu

Asep juga menjelaskan, dalam Pasal 531 poin f bahwa pemenuhan baku mutu hasil uji emisi sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk unsur pencemar lingkungan diberlakukan dua tahun setelah peraturan pemerintah ini diundangkan.

Asep menyatakan, memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi merupakan salah satu poin dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

“Diketahui bahwa sumber polusi terbesar di DKI Jakarta bersumber dari sektor bergerak, yaitu kendaraan bermotor atau transportasi darat,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya sedang membahas bersama Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Baca juga
Cuaca Hari Ini: Hujan Petir Berpotensi Terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur

“Koefisien dendanya saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kemendagri dan Kemenkeu,” katanya.

Tinggalkan Komentar