Kamis, 26 Mei 2022
25 Syawal 1443

Dorong Pemilu Ditunda, Sayap PDIP Duga Luhut Post Power Syndrome

Dorong Pemilu Ditunda, Sayap PDIP Duga Luhut Post Power Syndrome
Ketum DPN Repdem, Wanto Sugito

Ketum DPN Repdem, Wanto Sugito menduga Menko Luhut mengalami post power syndrome sehingga melontarkan ide penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya yakin betul Pak Luhut itu hanya mengejar kenikmatan kekuasaan, dengan mendoron gagasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Big data yang dia klaim ada 110 juta warga yang mendukung penundaan pemilu. kita pertanyakan. Mungkin beliau post power syndrome,” ungkap Wanto dalam diskusi secara online bertajuk Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Selanjutnya, mantan aktivis 98 yang kini memimpin organisasi sayap PDI Perjuangan itu, mempertanyakan validitas data (big data) yang digembar-gemborkan Menko Luhut. Alhasil, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta Menko Luhut mengklarifikasi big datanya. “Kita tunggu saja, respon Pak Luhut seperti apa. Kalau tidak ada pasti partai (PDIP) punya sikap lanjutan,” tuturnya.

Baca juga
Sejak Varian Omicron Masuk Indonesia, 5.013 Pasien Meninggal Dunia

Ditanya apakah PDIP berani mendorong Presiden Jokowi mencoopot Menko Luhut, Bang Klutuks, sapaan akrabnya, menjawab normatif. “kalau soal copot atau memilih menteri kan prerogatif presiden. meski dalam hal ini, Pak Jokowi kader PDIP. Namun, Sekjen kami, Mas Hasto kan sudah meminta klarifikasi beliau. Kita tunggu saja,” bebernya.

Herdiansyah Hamzah, Dosen Hukum Universitas Mulawarman, mempertanyakan PDIP yang kurang tegas dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Ini ada apa. Kok tidak ada yang berani. Gagasan itu jelas melanggar konstitusi,” ungkapnya.

Dia membandingkat dengan pembubaran HTI lantaran dugaan memperjuangkan khilafah. Sementara penghembus ide penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden, jelas-jelas melanggar konstitusi malah dibiarkan bebas. “Ini bukan soal kebebasan berpendapat. Namun ada pemikiran yang melanggar konstitusi. Mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, melanggar konstitusi. Dan, menginjak-injak semangat reformasi. Ingat, pasal 7 UUD yang membatasi masa jabatan presiden sampai dua periode, tidak datang begitu saja dari langit. Namun diperjuangkan dengan darah pejuang reformasi 98,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar