Minggu, 22 Mei 2022
21 Syawal 1443

DPR Apresiasi Mendag Lutfi Terbitkan Aturan Larangan Ekspor CPO

Ekspor Sawit CPO minyak - inilah.com
dok PTPN VI

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 22 tahun 2022 untuk pemberlakukan larangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya.

“Saya sangat mengapresiasi lahirnya Permendag 22/2022 sehingga ada kejelasan terkait larangan ekspor CPO beserta turunannya,” kata Andre di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Politisi Partai Gerindra itu berharap agar kebijakan tersebut tidak berubah. Pemerintah harus punya marwah dan wibawa dalam mengatur tata kelola dan niaga CPO dan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri terutama untuk kepentingan rakyat untuk mendapatkan harga minyak goreng murah.

Dengan aturan yang diterbitkan Mendag Lutfi tersebut, Andre menilai harga minyak goreng dalam negeri dapat kembali stabil dan terjangkau. Permendag adanya Permendag Nomor 22 Tahun 2022 tersebut, juga akan menjadi pukulan bagi pengusaha-pengusaha nakal yang tidak ikut kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Baca juga
Harkonas 2021, Mendag Lutfi Dorong Konsumen Indonesia Lebih Berdaya Demi Pulihnya Ekonomi

“Ini bagian dari shock therapy kepada oligarki agar harga minyak goreng dalam negeri kembali stabil dan terjangkau. Pemerintah tidak boleh kalah dari oligarki. Peraturan ini harus ditegakkan demi kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Andre juga mengingatkan pemerintah harus lebih memperhatikan nasib petani sawit Indonesia dengan menjaga dan mengatur penetapan harga pembelian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit produksi petani. Sebab, saat ini sebagian pengusaha sawit dan minyak goreng kerap menurunkan harga secara sepihak akibat kebijakan larangan ekspor CPO beserta turunannya.

“Penurunan harga secara sepihak melanggar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun (pasal 6). Mekanisme penetapan harga, menurut beleid tersebut harus dirapatkan bersama dan dipimpin oleh gubernur. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada petani, dengan mengatur harga TBS di level petani agar tidak anjlok,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar