Rabu, 10 Agustus 2022
12 Muharram 1444

DPR Belum Setujui Dana APBN Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kerja Sama dengan China

Minggu, 10 Okt 2021 - 20:52 WIB
Penulis : Fadly Zikry
DPR Belum Setujui Dana APBN Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kerja Sama dengan China - inilah.com
ist

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum menyetujui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, pihaknya meminta proyek ambisius itu diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami sampaikan dalam rapat hari Kamis tanggal 2 September 2021, karena adanya permintaan menggunakan APBN melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) tahun 2022 akibat terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun, kami meminta dilakukan investigasi dulu, baik dilakukan BPK atau BPKP. Itu yang kami minta,” kata Andre kepada Inilah.com, Minggu (10/10/2021).

DPR ingin memastikan sebelum uang rakyat digelontorkan dalam proyek pembangunan kereta cepat itu, tidak terjadi permasalahan hukum. Permintaan investigasi ini telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar segera berkoordinasi dengan BPK atau BPKP.

“Kami di DPR sebagai fungsi pengawasan telah meminta Kementerian BUMN, dan KAI sebagai leader konsorsium ini untuk melakukan audit investigasi dulu sebelum anggaran PMN tahun 2022 ini masuk, agar ketahuan data detil soal permasalahan ini. Sehingga ke depan, setelah uang negara masuk, APBN masuk tidak ada masalah baru lagi, yang akhirnya berdampak hukum di kemudian hari. Itu yang kami sampaikan dalam rapat 2 September beberapa waktu yang lalu,” jelas Andre.

Baca juga
Biaya Bengkak US$1,9 Miliar, Proyek Kereta China Berat di Ongkos

Presiden Jokowi kembali merubah janjinya. Kali ini Jokowi merubah pendaaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Pada awalnya Jokowi berjanji tidak akan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek ini tersebut.

Dalam aturan lama di Perpres 107 Tahun 2015, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan, pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, serta pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sebagai informasi, penugasan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Jasa Marga (Persero), dan PT KAI (Persero). 

Baca juga
Harga Komoditas Genjot Proyeksi Penerimaan Pajak 2022 hingga Rp1.485 Triliun

Keempat BUMN ini membentuk perusahaan patungan bersama perusahaan China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia-China. 

Selaku pimpinan konsorsium yang akan menggantikan PT Wijaya Karya, PT KAI diwajibkan menyetor modal awal terlebih dahulu senilai Rp4,3 triliun. Setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu harus ditambah lagi dengan estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya sebesar Rp4,1 triliun. 

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya melaporkan ke anggota dewan, bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi itu turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun. 

Baca juga
Menkeu Sebut APBN Hanya Sanggup Tanggung 37 Persen Dana Infrastruktur

Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan menghubungkan empat stasiun, yaitu stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Walini, dan stasiun Tegalluar yang berada tidak jauh dari kawasan Gedebage yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan kota Bandung. 

Total panjang jalur yang dilalui oleh kereta cepat Jakarta-Bandung adalah 140,9 km. Di setiap stasiun, direncaakan akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung.

Terbaru, Jokowi kini menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin proyek ini.

Tinggalkan Komentar