Rabu, 06 Juli 2022
07 Dzul Hijjah 1443

DPR Pertanyakan Keputusan Penumpang Pesawat Harus PCR Lagi

Kamis, 21 Okt 2021 - 10:57 WIB
Penulis : Ajat M Fajar
DPR Pertanyakan Keputusan Penumpang Pesawat Harus PCR Lagi - inilah.com

Keputusan pemerintah yang kembali menerapkan tes PCR bagi penumpang pesawat dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi di Tanah Air.

“Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Tanah Air,” kata Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah dalam keterangan persnya, Kamis (21/10/2021).

Dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali semua penumpang pesawat diwajibkan melakukan tes PCR 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Ia menjelaskan pembatasan ketat selama pandemi COVID-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industri penerbangan global termasuk di Tanah Air.

Baca juga
Update Kasus Covid-19 Jateng Terbanyak, Maluku Utara Terendah

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah terakhir. Nilai kerugian tersebut setara dengan 9 tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global.

“Di Tanah Air banyak maskapai penerbangan yang harus merumahkan karyawan mereka karena terus merugi. Bahkan upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda terhambat karena minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi ini,” ujarnya.

Melandainya pandemi COVID-19, kata Eem, seharusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan di Tanah Air seiring masifnya vaksinasi serta adanya aplikasi PeduliLindungi harusnya tidak perlu lagi ada persyaratan tes polymerase chain reaction (PCR) bagi calon penumpang pesawat terbang.

“Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini. Bahkan, kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR,” katanya lagi.

Baca juga
Tiga Saham Disuguhkan di Tengah Tren Aksi Beli Investor Asing

Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, namun bagi kebanyakan masyarakat harga itu masih tergolong mahal, bahkan harga tes PCR tersebut bisa 50 persen dari harga tiket pesawat.

Kondisi itu membuat banyak calon penumpang yang memilih moda transportasi lain.

“Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan di saat pandemi ini, karena meskipun tidak ada persyaratan tes PCR jumlah penumpang pun sudah pasti turun,” katanya.

Eem pun mempertanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Inmendagri 53/2021 tersebut. Sebab di Inmedagri 47/2021, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama, tetapi di Inmendagri yang baru, poin tersebut dihilangkan.

Baca juga
Cakupan Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Indonesia Capai 130,3 Juta Orang

“Kami tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini,” ujar Eem.

Tinggalkan Komentar

×