Sabtu, 01 Oktober 2022
05 Rabi'ul Awwal 1444

DPR Wajib Bikin Pansus, Ekonom Cium Bau Korupsi dalam Proyek Kereta Cepat China

Rabu, 10 Agu 2022 - 20:21 WIB
DPR Wajib Bentuk Pansus, Bau Korupsi dalam Proyek Kereta Cepat China
Proyek kereta cepat China yang tidak bisa cepat selesainya.

Ekonom senior, Anthony Budiawan mencium ketidakberesan menyangkut bengkaknya biaya proyek kereta cepat China hingga US$1,9 miliar. Dugaan korupsi semakin kuat ketika banyak pihak lempar tanggung jawab. Sebaiknya DPR segera bentuk panitia khusus (pansus).

Kepada Inilah.com, Rabu (10/8/2022), Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu, membeberkan sejumlah analisanya.

Dia bilang, biaya bengkak atau cost overrun proyek kebanggaan Presiden Jokowi, hingga US$1,9 miliar atau setara Rp28,5 triliun (kurs Rp15 ribu/US$), sangat tidak masuk akal. “Sebuah jumlah yang sangat besar, mencapai lebih dari 30 persen nilai proyek. Sangat tidak masuk akal,” ungkap Anthony.

Lantaran bengkaknya tak masuk akal, lanjut Anhony, pihak China keberatan untuk menanggungnya. Sehingga mereka melemparkan masalah cost overrrun kepada pemerintah Indonesia.

Baca juga
Kunker ke Sultra, Jokowi Resmikan 3 Pelabuhan di Wakatobi

“Mungkin itu juga yang dipikirkan China. Tidak masuk akal. Makanya, China tidak mau menanggung cost overrun sebesar US$1,9 miliar. Mereka minta Indonesia yang tanggung,” kata Anthony.

Karena proyek kereta cepat China merupakan proyek patungan alias joint venture antar BUMN Indonesia dengan China, kata Anthony, seharusnya seluruh biaya ditanggung bersama alias tanggung renteng. Apalagi keduanya teleh membentuk perusahaan patungan yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Tetapi, anehnya, mengapa China minta pihak Indonesia yang menanggung? Apakah China mencium aroma kurang sedap atas cost overrun itu. Sehingga ogah menanggungnya,” imbuh Anthony.

Anthony juga merasa heran dengan sikap pemerintah Indonesia yang akan mempertimbangkan permintaan China agar menanggung biaya bengkak Rp28,5 triliun.

Baca juga
Di depan Jokowi, KH Miftachul Akhyar Ungkap Jati Diri Nahdlatul Ulama

Dalam hal ini, kata Anthony, Pemerintah Indonesia tidak patut menyatakan ‘akan mempertimbangkan’ untuk menanggung cost overrun dengan alasan apapun. “Pernyataan seperti itu sudah mengindikasikan adanya kerugian negara. Dan, DPR seharusnya bentuk pansus untuk membuka masalah ini secara terang benderang,” kata Anthony.

 

 

Tinggalkan Komentar