DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E - inilah.com

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menunda rapat paripurna interpelasi terkait Formula E yang digelar DPRD DKI Jakarta hari ini, Selasa (28/9/2021), lantaran peserta yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 31 anggota dewan, terdiri dari 25 anggota Fraksi PDI Pejuangan dan enam anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dua partai yang selama ini gencar menggaungkan hak interpelasi Formula E.

“Izin sebelum kami putuskan, kami akhiri, kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50 (persen) plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda,” kata Prasetyo saat memimpin rapat.

Baca juga  Serahkan 600 Halaman Dokumen Formula E ke KPK, Pemprov DKI: Semoga Memberikan Gambaran Utuh

Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri 50 persen + 1 orang. Diketahui, jumlah anggota DPRD DKI Jakarta saat ini adalah 105 orang, karena satu pengganti Arifin dari Fraksi PKS yang wafat belum dilantik. Artinya, sebanyak 53 orang paling sedikit harus datang ke rapat paripurna jika ingin kuorum.

Seusai rapat, Prasetyo mengatakan tidak masalah rapat tersebut tetap digelar meski tidak kuorum. Tapi ia memberi alasan menunda rapat karena untuk memberikan contoh kepada tujuh fraksi DPRD DKI lainnya yang tidak hadir.

Politikus PDIP itu menyatakan, apabila ketujuh fraksi di DPRD DKI itu tidak terima dengan interpelasi Formula E, sebaiknya dikatakan melalui ruang-ruang pertemuan anggota dewan. Bukan melalui media pemberitaan atau pertemuan di restoran.

Baca juga  Anies Bakal Umumkan Lokasi Sirkuit Formula E Januari 2022

Prasetio pun mengaku belum mengetahui kapan pembahasan interpelasi Formula E akan dilanjutkan.

Diketahui, usulan interpelasi sebelumnya diajukan oleh 33 orang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI.

Di sisi lain, tujuh fraksi lain di DPRD yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna.

Mereka menilai penetapan jadwal melanggar aturan karena dalam surat undangan Bamus, tidak ada agenda penetapan jadwal interpelasi.

Atas dasar itu, tujuh fraksi juga siap melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD.

Tinggalkan Komentar