Kamis, 11 Agustus 2022
13 Muharram 1444

DPRK Banda Aceh Desak Menag Cabut Pedoman Pengunaan Toa Masjid

Kamis, 24 Feb 2022 - 20:44 WIB
Penulis : Willi Nafie
DPRK Banda Aceh Desak Menag Cabut Pedoman Pengunaan Toa Masjid

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2022. Yakni tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Demikian kata Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar.

“Kami menerima banyak masukan dari para ulama, tokoh masyarakat, dan kalangan ormas yang mendesak agar SE Menag Nomor 5 tahun 2022 ini dicabut, sebab bisa menimbulkan kegaduhan di kalangan umat,” kata Farid, Kamis (24/2/2022).

Menurut Farid, surat edaran tersebut tidak sesuai dengan kearifan lokal di beberapa daerah di Indonesia, khususnya untuk wilayah Aceh dan Kota Banda Aceh yang menerapkan syariat islam.

Baca juga
Ke Arab Saudi, WNI Tak Lagi Harus Vaksin Booster

“Apalagi, Banda Aceh toleransi antarumat beragama berjalan dengan sangat baik dan tidak pernah ada konflik agama,” ujarnya.

Farid mengatakan, Aceh melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat islam, termasuk soal pengeras suara untuk kumandangkan azan dan lainnya yang merupakan bagian dari syiar islam.

Sebagai salah seorang unsur forkopimda, kata Farid, dirinya telah berkomunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan semuanya sangat toleran. Kemudian, selama ini belum pernah ada warga non-muslim yang komplain dengan kumandang suara azan.

“Jadi di Aceh tidak ada yang merasa terganggu atau terusik kenyamanannya karena pengeras suara di masjid tersebut,” demikian Farid.

Baca juga
Roy Suryo Polisikan Menag Yaqut dengan Pasal Penistaan Agama

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil menerbitkan SE Menag 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Gus Yaqut, panggilan akrab Menag, menyebut SE itu sebagai pedoman demi menjaga keharmonisan masyarakat.

Adapun SE yang diterbitkan 18 Februari 2022 itu ditujukan bagi kepala Kanwil Kemenag provinsi, kepala Kantor Kemenag kabupaten atau kota, dan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.

Lalu bagi ketua Majelis Ulama Indonesia, ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan takmir atau pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia.

Tinggalkan Komentar