Senin, 30 Januari 2023
08 Rajab 1444

Dua Kali Ditolak Heru Budi Bahas UMP 2023, Besok Buruh Geruduk Balai Kota

Rabu, 30 Nov 2022 - 16:19 WIB
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal sebut rencana demo Balai Kota DKI pada Kamis (1/12/2022). Lantaran tak puas dengan kenaikan UMP 2023, Jakarta, Rabu (30/11/2022). (Foto: Disway).

Tak puas dengan kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen, ribuan buruh Jakarta siap menduduki kantor Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

“Besok, ribuan buruh akan menggeruduk Balai Kota DKI. Kami siapkan demo besar-besaran. Kami menolak keras kenaikan UMP 2023 DKI yang hanya 5,6 persen. Itu tidak berarti apa-apa. Kami mendesak minimal 10 persen. Masak kalah dengan Bogor, Cirebon, Majalengka atau Subang,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Sebelum UMP 2023 DKI diputuskan, lanjut Said, Partai Buruh sudah minta waktu kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono untuk audiensi. Dua kali permohonan dilayangkan, semuanya dibatalkan. “Dua kali kami minta waktu kepada Pj Gubernur DKI, Pak Heru Budi. Tapi dibatalkan semua. Entah apa alasannya. Baru tahu sekarang, ternyata Pj gubernur DKI lebih pro pengusaha. Tapi enggak apa-apa, kita lihat saja,” ungkap Said.

Baca juga
Awas Bisikan Brutus, Buruh Tolak Keras Perpanjangan Jabatan Jokowi

Aksi buruh ke Balai Kota DKI, menurut Said, akan terus dilakukan sampai terjadi perubahan atas kenaikan UMP 2023. Kalangan buruh yang awalnya menuntut kenaikan upah 13 persen, mulai menurunkan angkanya menjadi 10 persen. “Kalau enggak ketemu, ya kita demo terus, enggak apa-apa,” imbuhnya.

Dalam perhitungan UMP 2023 DKI, Said menyebut sejumlah hal yang tidak pas. Semisal, Pemprov DKI mengacu kepada angka inflasi September 2021 ke September 2022.

Akibatnya, UMP 2023 DKI, tidak menghitung kenaikan harga barang sebagai dampak kenaikan harga BBM yang diberlakukan pada 3 September 2022. “Sehingga kenaikan UMP 2023 DKI di bawah inflasi tahun berjalan sebesar 6,5 persen. Tahun depan, upah naik jadi Rp4,9 juta, tidak akan cukup. Buruh sudah miskin, malah tambah miskin,” ungkapnya.

Baca juga
Hari Pahlawan, Seribu Buruh Demo Balai Kota

Selanjutnya Said memberikan rincian kasar kebutuhan hidup buruh, dengan upah Rp4,9 juta. Untuk sewa rumah di DKI, sekitar Rp900 ribu-Rp1.000.000 per bulan. Biaya transportasi diasumsikan Rp24 ribu per hari, dikalikan 5 hari kerja menjadi Rp625 ribu.

Sedangkan pengeluaran untuk makan, katakanlah yang termurah makan di warteg. Sekali makan Rp20 ribu, dikalikan 3 menjadi Rp60 ribu. Totalnya menjadi Rp1,8 juta per bulan. “Kita asumsikan buruhnya masih bujangan. Belum ada isteri dan anak,” terang Said.

Tinggalkan Komentar