Sabtu, 02 Juli 2022
03 Dzul Hijjah 1443

Dua Petinggi Adonara Propertindo Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

Kamis, 28 Okt 2021 - 23:14 WIB
Penulis : Ivan Setyadhi
Dua Petinggi Adonara Propertindo Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar - inilah.com
Sidang Pengadilan Tipikor Jakarta

Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Rudy Hartono Iskandar didakwa merugikan negara hingga Rp152,5 miliar dari hasil korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Hal itu terungkap saat Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan untuk ketiganya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/10/2021).

JPU KPK mendakwa ketiganya melakukan perbuatan rasuah bersama mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.

“Yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp152.565.440.000,” bunyi surat dakwaan Tommy, Anja, dan Rudy sebagaimana dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Baca juga
KPK Didesak Hadirkan Lili Pintauli dalam Persidangan Kasus Tanjungbalai

Penuntut umum menyatakan pada November 2018, Yoory menyampaikan kepada Tommy Adrian selaku Direktur PT Adonara Propertindo bahwa PD Sarana Jaya sedang mencari tanah untuk melaksanakan program rumah DP 0 Rupiah.

Kriteria tanah di antaranya berlokasi di Jakarta Timur dengan syarat luas 2 hektare, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal row jalan sekitar 12 meter.

Pihak Adonara kemudian menemukan tanah di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur milik Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeuas.

Kongregasi suster awalnya menolak menjual tanah itu karena menganggap mereka broker. Tetapi akhirnya setuju setelah didekati oleh Anja Runtuwene.

Baca juga
Divonis 3,5 Tahun Penjara, Azis Syamsuddin Pikir-pikir Ajukan Banding

KPK menyatakan Perumda Sarana Jaya atas perintah Yoory membayar total Rp152,5 miliar kepada Anja Runtuwene.

KPK menganggap pembayaran Sarana Jaya itu atas pembelian tanah itu tidak mempunyai nilai manfaat karena tidak bisa dipergunakan untuk program DP 0 Rupiah.

Lembaga antirasuah menyatakan sebenarnya bawahan Yoory sudah beberapa kali melakukan kajian. Hasilnya, tanah Munjul dianggap tidak layak untuk dijadikan hunian.

Namun, Yoory tetap memerintahkan pembayaran tersebut. Selain itu, menurut jaksa, kepemilikan tanah Munjul juga tidak pernah beralih ke Sarana Jaya.

Tinggalkan Komentar