Kamis, 26 Mei 2022
25 Syawal 1443

Dubes Muliaman: Berdagang dengan Swiss, Indonesia Untung Rp19 Triliun

Dubes Muliaman: Berdagang dengan Swiss, Indonesia Untung Rp19 T

Sepanjang 2021, pandemi COVID-19 masih menggelayuti negar-negara di dunia. melahirkan perlambatan ekonomi dunia. Namun, berdagang dengan Swiss, menguntungkan Indonesia.

Dubes RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman D Hadad bilang, meski perekonomian global masih belum pulih karena dampak pandemi, Indonesia masih berhasil mencatat surplus perdagangan dengan Swiss.

Kinerja perdagangan Indonesia dengan Swiss, kata mantan Ketua OJK ini, konsisten mengalami penguatan. Sepanjang 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Swiss, mencapai US$1,34 miliar atau setara Rp19,11 triliun.

Meski begitu, kata Muliaman, jika dibandingkan dengan 2020 atau secara tahunan (year on year/yoy), surplus neraca perdagangan Indonesia ke Swiss pada 2021, turun hampir 60%. Di mana, surplus neraca perdagangan pada 2020, mencapai US$2,24 miliar. Penurunan terjadi karena merosotnya ekspor emas, logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) sebesar (minus) 50,7% pada 2021.

Menurut data yang diterbitkan Federal Customs Administration (FCA), nilai impor Indonesi dari Swiss pada 2021, menurun (minus) 31,4% dibandingkan 2020. Demikian pula ekspor Indonesia ke Swiss, mengalami penurunan (minus) 38,7% (yoy).

Baca juga
Krisis Chip, Kemenperin Ajak Jerman Investasi Semikonduktor di Tanah Air

Nilai impor Indonesia dari Swiss, pada 2021 mencapai US$360.29 juta. Sementara, nilai ekspor Indonesia ke Swiss pada 2021, sebesar US$1.69 miliar. Tahun sebelumnya (2020), nilai impor Indonesia dari Swiss sebesar US$525,08 juta, dan nilai ekspor Indonesia ke Swiss pada 2020 sebesar US$2,76 miliar.

Sepuluh komoditas yang masih konsisten berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia ke Swiss, berdasarkan urutan nilai ekspornya antara lain logam mulia, perhiasan/permata (HS 71), alas kaki (HS 64), produk tekstil bukan rajutan (HS 62), produk tekstil rajutan (HS 61), perlengkapan elektrik (HS 85), furnitur (HS 94), kopi (HS 0901), minyak atsiri (HS 3301.29), mesin turbin/suku cadang (HS 84), dan kimia organik (HS 29).

Pada 2021, lanjut Muliaman yang pernah menjabat Deputi Gubernur BI itu, perekonomian Swiss mengalami ketidakpastian yang cukup tinggi. Mulai dari masalah rantai pasok hingga isu kesehatan. Khususnya lonjakan varian COVID-19 varian baru (Omicron).

Baca juga
Utang Lagi, Utang Lagi...ADB Gelontorkan 500 Juta Dolar AS

State Secretatriat for Economic Affairs (SECO) menyampaikan bahwa pada 2021, Swiss mengalami inflasi +0.6%, meski performa perekonomian Swiss masih relatif baik, yakni pertumbuhan GDP sebesar 3,5% pada 2021.

Di mana, SECO memperkirakan GDP (Produk Domestik Bruto) Swiss pada 2022, mencapai 3%. Pertumbuhan ini diprediksi akan banyak dipengaruhi masalah rantai pasok, tekanan inflasi, varian Omicron, penguatan mata uang Swiss Franc (CHF) dan persaingan ketat yang dihadapi industri farmasi dan perbankan.

Walaupun dihadapkan oleh tantangan yang tidak kecil, Muliaman memperkirakan, tahun ini, tetap akan memberikan gambaran positif bagi hubungan ekonomi kedua negara. “Proyeksi tersebut bukan tanpa alasan mengingat modalitas untuk peningkatan hubungan ekonomi kedua negara telah ada yakni dengan telah berlakunya Indonesia-EFTA CEPA pada 1 November 2021,” papar Muliaman.

Terkait kerja sama Indonesia-EFTA CEPA, kata priaa kelahiran Bekasi ini, tidak hanya mencakup sektor perdagangan, namun juga sustainability, capacity building, knowledge transfer dan investasi. Data BKPM, sepanjang 2021, Swiss masih bertahan di urutan ke-2 negara dari Eropa, dan ke-10 dari semua negara yang berinvestasi di Indonesia. Jumlah proyek telah mencapai 281 proyek dengan nilai investasi US$599,8 juta.

Baca juga
Indra Utoyo Didapuk Jadi Direktur Utama Allo Bank

Muliaman menambahkan, berlakunya Indonesia-EFTA CEPA pada akhir tahun lalu, menuntut semua pihak terkait di Indonesia untuk segera menyiapkan langkah-langkah agar dapat mengoptimalkan manfaat dari perjanjian tersebut.

Pada 2022, perusahaan besar di Swiss diwajibkan untuk melaporkan isu-isu terkait sosial dan lingkungan. Mulai tahun 2023, perusahaan di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan juga akan diwajibkan melakukan due diligence terkait isu lingkungan, child labour dan kegiatan mining yang bersumber dari daerah konflik. “Perkembangan tersebut perlu mendapat perhatian dari pelaku bisnis di Indonesia,” pungkas pria yang hobi berkebun ini.

Tinggalkan Komentar