Rabu, 18 Mei 2022
17 Syawal 1443

Duga Sarat Kolusi Tender, Faisal Sebut Biaya Jalan Tol Era Jokowi Mahal

Duga Sarat Kolusi Tender, Faisal Sebut Biaya Jalan Tol Era Jokowi Mahal

Tak sedang bercanda, ekonom senior Faisal Basri menyebut ongkos atau biaya pembangunan tol di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mahal ketimbang era sebelumnya.

Lebih mahalnya biaya pembangunan jalan tol di era Jokowi, menurut Faisal, diduga lantaran adanya praktik kolusi tender, alias penunjukan langsung.

Menurut dia, biaya pembangunan untuk satu kilometer tol sekarang ini, nyaris dua kali lipat lebih mahal ketimbang era sebelum-sebelumnya. “Dengan banyaknya korupsi, nepotisme KKN, menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung. Tidak ada benchmark,” terang Faisal dalam diskusi virtual pada Sabtu (29/1/2022).

“Ini menyebabkan untuk membangun 1 km tol misalnya, kita butuh jauh lebih banyak modal. Di era Jokowi untuk menambah 1 km jalan butuh suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” sambung Faisal.

Baca juga
Pro Kontra Muncul Menyoal Jokowi Lantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ada Apa?

Ia menghitung, bila pembangunan tiap kilometer tol sebelum Jokowi, membutuhkan anggaran hingga Rp4 triliun. Namun di era Jokowi melonjak tajam menjadi Rp6,5 triliun.

“Di era Jokowi untuk membangun ini contoh saja, saya tidak menjelaskan secara definisi, untuk menambah 1 km jalan di Indonesia itu butuh suntikan modal tambahan 50% lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” kata Faisal.

Faisal menggunakan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mengukur rasio efisiensi investasi. Di mana, ICOR Indonesia saat ini berada di level 6,5. Sebelumnya di level 4.

Menurutnya hal itu disebabkan oleh KKN alias Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam hal pembangunan tol dia mencontohkan kolusi tender atau penunjukan langsung.

Baca juga
Ketimbang Marah-marah, Jokowi Ditantang Jadikan Esemka Kendaraan Dinas

“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark (tolok ukur) yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol misalnya kita butuh jauh lebih banyak modal,” jelasnya.

Dia juga khawatir pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) akan sarat dengan KKN sehingga jumbonya dana yang digelontorkan tak sebanding dengan hasilnya.

“Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit, inilah pengertian ICOR ini sehingga proyek-proyeknya mubazir. Makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong, perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya dan sebagainya, negara juga yang rugi,” tambahnya.

Baca juga
Ada Calon Rektor UGM Halalkan Segala Cara di Kampus Jokowi

 

Tinggalkan Komentar