Rabu, 30 November 2022
06 Jumadil Awwal 1444

Eep: Anies Akan Berhasil Jika Mampu Kendalikan Oligarki

Rabu, 05 Okt 2022 - 15:06 WIB
Img 20221005 145655 - inilah.com
Founder sekaligus CEO Polmark Indonesia Eep Saefullah Fatah. (Foto: Inilah.com/ Diana Rizky)

Founder sekaligus CEO Polmark Indonesia Eep Saefullah Fatah menyebut bahwa tidak ada negara demokrasi yang tidak ada andil oligarki di dalamnya, tetapi Anies Baswedan memiliki peluang untuk tidak menjadi boneka oligarki yang menjadi perbedaan mendasar antara Anies dengan pemimpin yang ada.

“Jokowi sudah merupakan pekerja partai sejak menjadi wali kota, bukan ketika jadi presiden. Sedangkan Anies berhasil tidak menjadi pekerja partai selama lima tahun berturut-turut,” tegas Eep dalam diskusi Inilah.com yang digelar di Petra Restaurant, Jakarta Selatan, Rabu, (5/10/2022).

Ia juga menyinggung bahwasanya sosok Anies akan menjadi pemimpin yang berhasil jika Anies mampu mengendalikan para oligarki tersebut.

Baca juga
Foto: Pemprov DKI Kembali Buka Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

“Tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak berkaitan dengan oligarki, kepemimpinan yang berhasil adalah yang mampu mengendalikan oligarki bukan yang jadi alatnya oligarki,” jelasnya.

Eep juga memberikan bocoran agar Anies dapat berhasil pada pengendalian oligarki ini, salah satunya adalah Anies dapat menjadi pioneer atau orang pertama. “Kalau Anies mau berhasil maka Anies bisa menjadi pioneer, orang pertama di Indonesia yang pertama kalinya di Indonesia ada UU pendanaan politik,” katanya.

Ia menyebut bahwa selama ini memang sudah ada aturan mengenai politik uang hanya saja tidak pernah ditegakkan, sehingga ini dapat menjadi faktor keberhasilan Anies jika Anies mampu melakukannya.

Baca juga
Jadi Pengacara Jenderal Sambo, Orang Buangan KPK Akui Tak Mudah dan Bantah Dipaksa

“UU pendanaan politik yang membahas bagaimana uang dalam kegiatan politik, bukan hanya jumlah, tapi transparansi. Kemudian bagaimana uang yang dikeluarkan tidak boleh ada duit yang tidak berseri, harus ada aturan itu. Dan aturan yang mengharamkan repayment, tidak boleh ada orang yang membantu kampanye,” terang Eep.

Meski begitu, ia mengakui jika setiap capres dalam proses pemenangannya tentu membutuhan pendanaan dari oligarki sekalipun. Namun, hal ini harus segera diputuskan ketika sosok tersebut dilantik.

“Nantinya ketika pelantikan presiden, presiden bilang tidak mau begitu, Anies misalnya bilang boleh Anda bantu saya dalam kampanye, tapi saya tidak akan mengabdi kepada Anda. Supaya memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Dengan begitu kita tidak mengulang kesalahan yang berulang-ulang, karena jika terus berulang maka bukan hanya seseorang dikatakan dungu, tapi akhirnya bangsa ini jadi dungu,” jelas Eep.

Tinggalkan Komentar