Kamis, 29 September 2022
03 Rabi'ul Awwal 1444

Ekonom Heran Hanya 1 Pimpinan MPR Berani Tolak APBN untuk Kereta China

Jumat, 06 Mei 2022 - 18:01 WIB
Ekonom Heran Hanya 1 Pimpinan MPR Tolak APBN untuk Kereta China
Proyek Kereta Cepat China Jakarta-Bandung, biang kerok.

Ekonom senior Prof Anthony Budiawan heran lantaran hanya Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang punya nyali dalam menegakkan aturan dengan menolak APBN biayai proyek kereta China. Pimpinan MPR lainnya mana?

Kepada Inilahcom, Jumat (6/5/2022), Prof Budiawan bilang, APBN tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek yang digarap perusahaan patungan dengan swasta. “Ya, proyek kereta cepat China Jakarta-Bandung, jelas tidak boleh dibiayai APBN. Itu melanggar UU Keuangan Negara,” tandas Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu.

Selanjutnya dia miris lantaran hanya satu pimpinan MPR yang berani bersuara menentang kesalahan pemerintah terkait pembiayaan proyek kereta cepat China yang terkatung-katung itu.

Asal tahu saja, MPR saat ini memiliki seorang pimpinan yakni Bambang Soesatyo (Golkar) dan sembilan Wakil Ketua MPR. Artinya, ada 10 pimpinan MPR yang mewakili 10 parpol di legislatif saat ini. “Kenapa baru satu wakil ketua MPR yang menolak? Yang lainnya ke mana?Tidak mengerti atau terlibat konspirasi,” ungkapnya.

Baca juga
MA Tolak Gugatan Yusril, AHY: Dari Awal Tidak Masuk Akal

Mengingatkan saja, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan penolakan atas rencana pemerintahan Jokowi menggunakan APBN atau utang luar negeri untuk membiayai mega proyek kereta China Jakarta-Bandung. “Pembangunan kereta cepat sudah merugikan negara dan jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN ataupun mekanisme utang luar negeri,” ujar Syarief.

Diketahui, pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan, biaya proyek kereta cepat membengkak menjadi US$ 8,1 Milyar atau jauh lebih besar dari tawaran Jepang sekitar US$ 6 miliar.

“Proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan ternyata masih jauh di bawah biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat yang terjadi hari ini,” kata mantan Menkop dan UKM era Presiden SBY itu.

Baca juga
IKN Nusantara Tanpa DPRD Dinilai Berpotensi Bahaya

Ketika keuangan negra sedang sulit, APBN sebaiknya tidak dirongrong untuk membiayai program non prioritas. Tentu saja, pemerintah harus bijak dan jeli dalam menentukan skala prioritasnya.

“Kita saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi nasional sehingga APBN sangat berat untuk membantu membiayai pembangunan yang membengkak,” ucapnya.

Tinggalkan Komentar