Ekonom Senior Ini Tak Percaya Proyek IKN Berkontribusi Besar Terhadap Perekonomian

Ekonom Senior Ini Tak Percaya Proyek IKN Berkontribusi Besar Terhadap Perekonomian - inilah.com

Draft RUU Ibu Kota Negara (IKN) telah diserahkan ke DPR pertanda pemerintahan Joko Widodo serius ingin memboyong ibu kota negara. Lalu bagaimana pandangan ekonom?

Ekonom senior, Fadhil Hasan, menerangkan bahwa  pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tidak berdampak terhadap perekonomian nasional. Namun, berdampak terhadap perekonomian daerah yakni Kalimantan Timur dan sekitarnya. Akan tetapi nilainya kecil sekali.

“Tidak akan memberikan suatu hasil yang cukup menggembirakan atau signifikan. Hanya terjadi di daerah Kaltim, Sulsel, dan NTT, serta Gorontalo,” ujar Fadhil dalam sebuah webinar baru-baru ini.

Dalam hitungannya, dampak jangka pendek ibu kota baru, hanya akan berkontribusi 0,01 persen pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jangka panjang bahkan bisa tak berdampak apa pun.

Baca juga  Target Kereta Cepat Meleset Saham China Mayoritas

“Dalam konteks secara keseluruhan, dampak jangka pendek dan jangka panjang atas pindahan IKN, kepada indikator ekonomi makro, jangka pendek, hanya berkontribusi 0,01 persen. Sementara jangka panjang hampir 0,” ujarnya.

Dampaknya kepada konsumsi dan penyerapan tenaga kerja, kata dia, tidak akan signifikan. “Sementara untuk investasi riil hanya memberi dampak 0,17 persen,” tuturnya.

Untuk menilai layak atau tidaknya pembangunan ini, kata dia, harus dilihat secara lebih kuantitatif. Yang jelas terhadap ekonomi kontribusinya akan sangat kecil.

“Saya melihat bahwa tidak ada dampak yang signifikan sebagaimana klaim bahwa ini akan ciptakan sumber pertumbuhan baru, memeratakan perekonomian nasional, sebagai magnet baru ekspor industri, dan lainnya. Saya kira enggak langsung kalau berdasarkan studi ini,” katanya.

Baca juga  Tiga Menteri Aktif Diduga Ikut Terlibat Bisnis PCR

Menurut Fadhil, rencana pembangunan Ibu Kota Baru harus dipertimbangkan lagi. Namun pemerintah telah menyerahkan draf RUU pada DPR. “Kita perlu mempertimbangkan kembali rencana ini walau sekarang pemerintah sudah ajukan RUU IKN ke DPR,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar