Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Mengapa Dompet Rakyat Masih Kosong?

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026 secara tahunan (year on year/yoy). Capaian ini menjadi sinyal positif di tengah proyeksi lembaga internasional yang cenderung lebih konservatif.

Sebagai perbandingan, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,7 persen. Hal ini menunjukkan kinerja ekonomi domestik masih lebih kuat dibandingkan ekspektasi eksternal, meski risiko global tetap membayangi.

“Angka 5,61 persen adalah hasil dari upaya pemerintah dengan segala polesannya untuk membuktikan bahwa ekonomi domestik lebih tangguh dari proyeksi eksternal, meskipun risiko global tetap membayangi,” kata Guru Besar dan pakar ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, di Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, Rahma menilai pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi ke depan lebih inklusif dan dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama melalui penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Ia menyebut, secara statistik kinerja ekonomi memang terlihat baik, namun belum sepenuhnya tercermin di lapangan.

“Angka 5,61 persen rasional secara statistik sebagai hasil dari kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi belum ada tanda-tanda pelaku bisnis berekspansi sehingga perluasan kesempatan kerja masih suram. Artinya, ini sangat jelas bahwa sektor riil saat ini masih stagnan,” ujarnya.

Rahma menjelaskan, angka Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencerminkan rata-rata nasional, sehingga tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi yang dirasakan individu maupun kelompok masyarakat tertentu.

“Meskipun pertumbuhan terlihat tinggi, masyarakat masih menghadapi tekanan dari kenaikan harga kebutuhan pokok, serta daya beli yang belum pulih sepenuhnya,” imbuhnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini lebih banyak ditopang kebijakan fiskal ekspansif, terutama melalui percepatan belanja pemerintah (front-loading).

Strategi tersebut dinilai mampu mendorong peningkatan PDB riil, namun dampaknya belum merata karena sebagian besar belanja masih terserap pada proyek-proyek besar dan belanja negara.

Ia mencontohkan, realisasi defisit APBN yang mencapai 0,93 persen dari PDB atau setara Rp240,1 triliun hanya dalam satu kuartal mencerminkan agresivitas belanja negara di awal tahun.

“Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Terdapat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini didorong oleh sektor-sektor tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan konsumsi akar rumput secara luas,” kata Rahma.

Ia menambahkan, kinerja sektor keuangan yang kuat, termasuk perbankan, belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Indikator seperti net interest margin (NIM) dan net interest income (NII) yang meningkat belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan jika likuiditas tidak tersalurkan merata, terutama ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jika kondisi tersebut berlanjut, pertumbuhan ekonomi berpotensi hanya tinggi secara angka, tetapi minim dampak bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, Rahma menilai momentum Lebaran pada Maret 2026 turut mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama.

Peningkatan konsumsi rumah tangga, tradisi mudik, penyaluran tunjangan hari raya (THR), serta lonjakan aktivitas di sektor perdagangan dan transportasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB.

Namun, ia menegaskan peningkatan produksi barang dan jasa tidak serta-merta berdampak pada penurunan pengangguran atau kenaikan upah dalam jangka pendek.

“Masyarakat masih merasakan tekanan dari risiko triple hit, yaitu gejolak harga energi dan suku bunga global, yang mungkin dominan dirasakan daripada angka pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini,” ujarnya.