Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diganjar 5 Tahun Bui, Hak Politiknya Dicabut

Nurdinabdullah - inilah.com
Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Terkait suap dan gratifikasi, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, mengganjar eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah bui lima tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim yang diketuai Ibrahim Palino, memberikan pidana tambahan kepada Nurdin Abdullah yakni mengembalikan uang Rp2,187 miliar dan SGD 350 ribu. Uang tersebut merupakan hasil gratifikasi yang diterima Nurdin Abdullah.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan SGD 350 ribu dengan ketentuan apabila tidak dibayar selama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai hukum tetap maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 10 bulan,” kata Ibrahim, Senin (29/11/2021).

Baca juga  KPK Masih Pelajari Serius Laporan Ubed Soal Gibran dan Kaesang

Vonis terhadap Nurdin Abdullah berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Pasal 12 huruf a (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Nurdin juga dituntut Pasal 12 B ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” ujar Ibrahim yang membacakan amar putusan.

Baca juga  Jadi Tersangka Korupsi, Berapa Harta Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin?

Tak berhenti di situ, hak politik Nurdin Abdullah dicabut majelis hakim PN Tipikor Makassar. “Pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah terdakwa menjalani masa pidana,” ucapnya.

 

Tinggalkan Komentar