Minggu, 29 Mei 2022
28 Syawal 1443

Foto: FGD Urgensi Penguatan Penegakan Hukum dan UU Kelautan

Uu Kelautan, Universitah Pertahanan, Nono Sampono, - inilah.com
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono,M.Si (kiri) bersama Wakil Rektor I Universitas Pertahanan, Mayjen TNI Jonni Mahroza,S.IP.M.A,M.Se ,Ph.D usai menjadi pembicara dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Urgensi Penguatan Penegakan Hukum dan UU Kelautan di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selasa (22/3/2022).

Wakil Ketua DPD RI Dr. Nono Sampono, M.Si (kiri) bersama Wakil Rektor I Universitas Pertahanan (Unhan) Mayjen TNI Jonni Mahroza, S.I.P, M.A, M.Sc, Ph.D, CIQnR, CIQaR usai menjadi pembicara dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Urgensi Penguatan Penegakan Hukum dan UU Kelautan di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selasa (22/3/2022).

Uu Kelautan, Universitas Pertahanan, Nono Sampono, DPD,- inilah.com
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, M.Si (kanan) bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos, M.M. dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selasa (22/3/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Pakar Kelautan Rohmin Dahuri mengatakan penegakan hukum kelautan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pasalnya, kata Rokhmin, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar namun realisasinya masih rendah.

Uu Kelautan, Universitas Pertahanan, Nono Sampono, DPD,- inilah.com
Wakil Raktor I Universitas Pertahanan Mayjen TNI Jonni Mahroza,S.IP.M.A,M.Se, Ph.D menjadi pembicara dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selasa (22/3/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

FGD digelar oleh DPD RI dalam rangka revisi terbatas Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Baca juga
Sekali Kencan, Cassandra Angelie Pasang Tarif Rp30 Juta
Uu Kelautan, Universitas Pertahanan, Nono Sampono, DPD,- inilah.com
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono,M.Si (kiri) bersama dengan Wakil Rektor I Universitas Pertahanan, Mayjen TNI Jonni Mahroza,S.IP.M.A,M.Se, Ph.D dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selasa (22/3/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Sedangkan PP No. 13 Tahun 2022 merupakan aturan tertinggi kedua setelah Undang-Undang No. 32/ 2014 tentang Kelautan yang mengatur kelembagaan Bakamla (Badan Keamanan Laut).

Revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 agar kewenangan Bakamla dapat diperkuat. UU tentang kelautan akan dilakukan revisi terbatas oleh DPR-RI dan DPD-RI.

Uu Kelautan, Universitas Pertahanan, Nono Sampono, DPD,- inilah.com
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono,M.Si dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selasa (22/3/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Nono Sampono mengatakan, DPD RI melihat sistem keamanan kelautan Indonesia belum maksimal dilakukan.

Uu Kelautan, Universitas Pertahanan, Nono Sampono, DPD,- inilah.com
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono,M.Si dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selasa (22/3/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan akan mengoptimalisasi kedaulatan maritim yang dimiliki Indonesia, Karena, di dalamnya akan mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder ke depan agar lebih efektif.

Baca juga
La Nyalla: Kerajaan Nusantara Pemilik Saham Indonesia

 

Tinggalkan Komentar