Selasa, 09 Agustus 2022
11 Muharram 1444

FSPPB Surati Menteri Erick Minta Nicke Dicopot atau Mogok Kerja 10 Hari

Selasa, 21 Des 2021 - 11:54 WIB
FSPPB Surati Menteri Erick Minta Nicke Dicopot atau Mogok Kerja 10 Hari

Menjelang pergantian tahun, ada kabar tak enak untuk Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Dia dituntut mundur oleh anak buahnya.

Lebih miris lagi, para pegawai PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) itu, mengancam mogok kerja 10 hari, kalau keinginannya tidak dituruti. Mogoknya mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Sejatinya, desakan ini sudah sampai ke telinga Menteri BUMN Erick Thohir. Namun tak digubris.

Surat desakan mundur Dirut Pertamina Nicke Widyawati tersemat dalam surat resmi FSPPB tertanggal 17 Desember 2021, diteken Presiden FSPPB, Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal Sutrisno.

Baca juga
Laba BUMN Rp126 Triliun, Bank BTN Sumbang dari Pembiayaan Perumahan

Sebelumnya, federasi menyampaikan dua surat tertanggal 10 Desember kepada dua pihak. Yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri BUMN Erick Thohir. Surat kepada Menaker Ida melaporkan ketidakharmonisan hubungan industrial di Pertamina.

Sedangkan surat untuk Menteri Erick berisi desakan pencopotan Nicke. Federasi menganggap Nicke gagal membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di tubuh Pertamina. Namun, seperti yang tadi disebutkan, surat tersebut tak digubris. Hingga muncul surat kedua pada 17 Desember lalu.

Tak berhenti di situ, FSPPB melayangkan surat yang sama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan Menteri ESDM Arifin Tasrif serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rencana.

Ada empat alasan yang mendorong FSPPB memilih mogok kerja, yaitu: Pertama, tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina, antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB. Kedua, pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan.

Baca juga
Pokoknya Keren, Menteri Erick Jamin Obat Murah Mudah Didapatkan

Ketiga, tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang hamonis, dinamis, dan berkeadilan. Terakhir, tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB.

Tinggalkan Komentar