Sabtu, 25 Juni 2022
25 Dzul Qa'dah 1443

Ganjar Politisasi Program Baznas untuk Kepentingan Nyapres

Kamis, 19 Mei 2022 - 21:59 WIB
Img 20220518 194602 - inilah.com
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek kondisi rumah milik salah satu warga penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (18/5/2022). Foto: Antara

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dinilai mempolitisasi program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) untuk kepentingan nyapres pada 2024. Program RTLH yang sejatinya harus dilaksanakan secara mandiri oleh Pemprov Jateng rupanya harus melibatkan instansi lain termasuk Baznas Jateng.

Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyatakan, Ganjar terlalu berlebihan memanfaatkan program renovasi rumah bagi masyarakat tidak mampu, demi merebut simpati masyarakat Jawa Tengah. “Mestinya biarkan saja bantuan (renovasi RTLH) itu berjalan apa adanya, karena bantuan tersebut dari Baznas bukan dari Ganjar pribadi,” kata Ujang kepada Inilah.com, Kamis (19/5/2022).

Ganjar, kata Ujang, semestinya berkaca diri bahwa saat memimpin Jateng kinerjanya tidak mumpuni. Indikasinya bisa dilihat dari predikat Jateng sebagai provinsi termiskin di Jawa. Bukan sibuk mengeksploitasi kemiskinan demi kepentingan politik.

Baca juga
Muncul di Perayaan Natal, Natalius Pigai Nilai Ganjar Tak Elok

Menurutnya, Ganjar juga memberi contoh yang tidak patut karena mengeksploitasi kemiskinan demi kepentingan politik, bukan merumuskan solusi komprehensif mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jateng.

“Hal itu tak bagus, karena terkait dengan etika. Jangan ditumpangi kepentingan politik,” jelasnya.

Pemprov Jateng harus merampungkan progam RTLH pada 2022 ini. Hingga Desember 2021 lalu, perbaikan RTLH di Jateng menggunakan dana Bankeupemdes APBD mencapai 11.152 unit, atau 98,76 persen dari total target 11.292 unit. Sedangkan, sisanya 140 unit  diambil dari dana Baznas Provinsi Jateng dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Ganjar memamerkan pelaksanaan program tersebut melalui akun media sosialnya yang bisa dipantau melalui akun Twitter maupun Instagram pribadinya. Menurut Ujang, pencitraan seperti ini sebaiknya diganti dengan kerja konkret. [WIN]

Tinggalkan Komentar